DPR Soroti Serapan Anggaran PU Cuma 29%

DPR Soroti Serapan Anggaran PU Cuma 29%

Shafira Cendra Arini - detikFinance
Rabu, 09 Jul 2025 15:49 WIB
Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo.
Foto: Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo Raker dengan Komisi V DPR. Foto: Shafira/detikcom
Jakarta -

Realisasi anggaran dan progres fisik Kementerian Pekerjaan Umum (PU) tahun 2025 disorot DPR RI karena masih seret hingga pertengahan tahun. Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menyebut serapan anggaran baru mencapai 29,21% dan realisasi fisik baru 33,85% per 7 Juli 2025, turun tipis dibanding periode yang sama tahun lalu.

"Untuk itu pada kesempatan Rapat Kerja kali ini kami ingin mendengarkan penjelasan dari Saudara Menteri, apakah ada kendala dalam upaya serapan dan seterusnya terkait dengan pelaksanaan APBN tahun 2025," ujar Lasarus dalam Rapat Kerja bersama Menteri PU Dody Hanggodo di Senayan, Jakarta, Rabu (9/7/2025).

Lasarus menekankan sejumlah isu strategis yang perlu segera ditindaklanjuti Kementerian PU, mulai dari percepatan pembangunan infrastruktur strategis hingga program berbasis masyarakat agar serapan fisik dan anggaran sesuai target.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ia juga meminta Kementerian PU menyusun program tahun anggaran 2026 yang benar-benar fokus pada ketahanan pangan, infrastruktur berkualitas, dan preservasi lintas sektor. Selain itu, koordinasi dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, hingga optimalisasi skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) dalam pembiayaan infrastruktur juga dinilai penting untuk mengurangi beban APBN.

Menanggapi sorotan tersebut, Menteri PU Dody Hanggodo tak menampik bahwa capaian serapan anggaran dan progres fisik masih tertinggal. Ia menyebut, kondisi itu tak lepas dari dinamika politik anggaran pada semester pertama.

ADVERTISEMENT

"Memang sedikit lebih turun dibandingkan tahun 2024 karena per Juli progres kami adalah 27,74% untuk keuangan, sementara untuk fisik 34,38%. Semuanya karena di semester pertama kita agak sedikit terhambat karena masalah politik anggaran," kata Dody.

Lihat juga Video: MA Usul Tambahan Anggaran Rp 7,6 T Buat Gaji-Tunjangan Hakim

(shc/rrd)

Hide Ads