.webp)
Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka dikabarkan akan ditugaskan menyelesaikan permasalahan di kawasan Papua, termasuk di antaranya dari sisi pembangunan infrastruktur. Penyelesaian pembangunan Jalan Trans Papua hingga Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua menjadi beberapa pekerjaan rumah (PR) untuknya.
Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Jalan Trans Papua dan penataan kawasan pusat DOB Papua yang menjadi prioritas. Keduanya merupakan infrastruktur vital yang hingga saat ini masih terus digeber penyelesaiannya.
"Prioritas Trans Papua, satu-satu (penyelesaian ruasnya bertahap), terus Daerah Otonomi Baru Papua," kata Dody, ditemui di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Jumat (11/7/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Dody, proyek pembangunan Jalan Trans Papua harus diselesaikan, mengingat urgensinya sebagai jalan akses yang akan menghubungkan kawasan Papua secara keseluruhan. Namun pembangunannya akan dilakukan secara bertahap.
"Trans Papua harus diselesaikan itu, kalau nggak Papua nggak nyambung. Tapi mungkin tahun ini belum fully nyambung," ujarnya.
Proyek Jalan Trans Papua merupakan PR besar sejak pemerintahan Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi). Ketika dicanangkan, jalan ini memiliki panjang total 3.535 Km yang terbagi ke dua provinsi antara lain Provinsi Papua 2.465 Km dan Papua Barat 1.070 Km.
Pembangunannya selama ini menemui tantangan dari sisi keamanan akibat medan yang berat hingga intervensi dari KKB. Akibatnya, target penyelesaiannya pun terus molor, dari yang sempat ditargetkan rampung 2017, 2019, hingga 2024.
Sementara untuk proyek DOB Papua sendiri diperlukan selaras dengan pemekaran wilayah menjadi empat provinsi yakni Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya. Dalam pagu tahun anggaran 2026, proyek ini mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 1,77 triliun.
Dody mengatakan, kedua proyek besar itu hingga saat ini masih terus berjalan secara paralel. Begitu pula dengan proyek-proyek lainnya di Papua, seperti pembangunan irigasi hingga cetak sawah yang masuk ke dalam rangkaian dukungan untuk visi swasembada pangan.
"Dua-duanya jalan-jalan, sudah jalan, termasuk irigasi-irigasi, persawahan," kata dia.
Sebagai informasi, dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 12 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 tercatat ada sejumlah proyek prioritas utama yang berlokasi di Papua, salah satunya Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP)/Lumbung Pangan Papua Selatan.
Selain itu, sejumlah Proyek Strategis Nasional (PSN) juga tercatat akan dikembangkan di Papua, namun paling banyak terkait program swasembada pangan dan energi. Beberapa di antaranya ada proyek bioetanol berbasis tebu di Papua Selatan. Lalu ada juga program hilirisasi sagu, singkong, dan ubi jalar di Papua.
Selanjutnya, ada program hilirisasi kelapa sawit, kelapa, rumput laut di Papua dan Papua Barat. Kemudian program hilirisasi nikel, timah bauksit, dan tembaga di Papua Tengah. Ada juga Kawasan Industri Teluk Bintuni dan Pengembangan Industri Metanol, Amonia, dan Pemanfaatan Karbon dari hasil CCUS/CCS di Papua Barat, serta Kawasan Industri Fakfak di Papua Barat.
Dalam dokumen tersebut, juga tercatat tentang proyek penataan kawasan pusat DOB Papua sebagai salah satu indikasi PSN. Namun demikian, tidak tercantum proyek Jalan Trans Papua sebagai indikasi PSN. Meski demikian, pada bagian pembangunan wilayah Papua, peningkatan akses masuk ke dalam salah satu strategi menggenjot ekonomi Papua.
Simak juga Video: Diminta Prabowo Urus Papua, Gibran: Siap Ditugaskan di Mana Saja
