.webp)
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid kembali menyinggung adanya klaim kepemilikan dokumen sertifikat hak guna bangunan (SHGB) dan sertifikat hak milik (SHM) di wilayah laut yang beberapa waktu lalu ramai diperbincangkan masyarakat. Ia menyampaikan keheranannya terkait bagaimana dokumen tersebut bisa ada.
"Jangan terulang kejadian seperti pagar laut di mana laut dibuatkan NIB (Nomor Induk Berusaha) dan PBT (Peta Bidang Tanah). Saya nggak bisa membayangkan karena saya lagi-lagi orang IPS teknik ngukurnya di atas laut itu gimana. Nah saking pintarnya mungkin," katanya dalam acara Talkshow Profesional Ikatan Surveyor Indonesia (ISI) 2025 di Jakarta, Rabu (6/8/2025).
Nusron menyampaikan bahwa sumber segala konflik pertanahan di Indonesia ini terjadi karena adanya klaim atas hak dokumen yuridis dan dokumen peta. Ia mengatakan permasalahan ini beda-beda tipis.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dalam dokumen yuridis, Nusron mengatakan permasalahan ini terjadi atas tumpang tindihnya dokumen. Sedangkan dari dokumen peta, permasalahannya ialah ketidaksesuaian penetapan wilayahnya.
"Tapi kalau menyangkut peta, geser peta-peta nggak sesuai. Termasuk laut digambar, dibuat Peta Bidang Tanah (PBT), kemudian danau dibuat PBT, hutan dibuat PBT. Apalagi sepadan sungai dibuatin NIB," katanya.
Dengan begitu, Nusron meminta kepada ISI untuk membuatkan peta bidang tanah yang akurat dan mengedepankan mitigasi resiko. Harapannya, di masa mendatang peta tersebut tidak menjadi sumber masalah.
"Ketika bapak menyusun peta harus punya keyakinan bahwa dengan lahirnya peta ini maka ini adalah sumber memecahkan masalah," katanya.
Tonton juga Video: Bareskrim Tetapkan 9 Tersangka Kasus Pagar Laut Bekasi
