Kementerian PAN-RB Buka Suara soal ASN Pindah ke IKN

Kementerian PAN-RB Buka Suara soal ASN Pindah ke IKN

Andi Hidayat - detikFinance
Jumat, 08 Agu 2025 06:30 WIB
Seorang tamu berdiri di dalam ruangan rumah susun (rusun) Aparatur Sipil Negara (ASN) di Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Jumat (14/2/2025). Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) meneyebut pembangunan 27 tower dari total 47 rusun ASN serta pertahanan dan keamanan (Hankam) di IKN telah selesai dan siap untuk diresmikan. ANTARA FOTO/Aditya Nugroho/mrh/tom.
27 rusun ASN di IKN siap diresmikan.Foto: ANTARA FOTO/ADITYA NUGROHO
Jakarta -

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) buka suara merespons rencana Aparatur Sipil Negara (ASN) Pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN) Kalimantan Timur.

Sebelumnya, rencana kepindahan ASN ke IKN disampaikan Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono.

"Kementerian PANRB telah merancang pemindahan aparatur sipil negara dari 15 kementerian ke IKN dalam waktu dekat, sebagai bagian dari strategi pemindahan bertahap instansi pusat ke Nusantara," kata Basuki, dikutip dari keterangan tertulis, Kamis (31/7/2025).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Menanggapi hal tersebut, Deputi Bidang SDM Aparatur KemenPAN-RB, Aba Subagja, rencana tersebut sedang dibahas untuk penyesuaian.

"Itu masih dikaji. Kan kita ada perubahan lembaga, skenarionya pasti berubah. Tadinya kementeriannya berapa, jadi berapa, towernya kan harus menyesuaikan," ungkap Aba kepada wartawan di Gedung Ombudsman, Jakarta, Kamis (7/8/2025).

ADVERTISEMENT

KemenPAN-RB masih memetakan tower khusus untuk para ASN di IKN. Selain itu, perlu ada regulasi yang mengatur tentang mutasi PNS ke IKN.

"Salah satunya regulasinya Perpres (Peraturan Presiden) pemindahan ASN, TNI, dan Polri di IKN," terang Aba.

Meski begitu, ia tak menyebut pasti kapan Perpres tersebut dirampungkan. Aba menyebut, kajian ini membutuhkan waktu yang panjang lantaran melibatkan lintas instansi, begitu juga dengan jumlah PNS yang akan dimutasi.

"Masih dikaji, masih dihitung berapa jumlahnya. Karena ada yang prioritas," tutur Aba.

(hns/hns)

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Hide Ads