AHY Ungkap Ada yang Nggak Mau Zero ODOL Sukses

Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) telah melakukan hitung-hitungan dampak penertiban kendaraan Over Dimension Over Loading (ODOL). Diproyeksikan langkah penertiban tersebut tidak akan berdampak buruk terhadap ekonomi.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mengatakan pihaknya terus melakukan berbagai upaya dalam rangka penerapan kebijakan penertiban kendaraan obesitas. Hal ini termasuk dengan melakukan hitung-hitungan atas dampak dari penerapan Zero ODOL.

"Kita menghitung juga apakah benar jika ditertibkan akan ada dampak yang buruk pada ekonomi. Nah kita hitung dan ternyata ada hasil yang baik," kata AHY saat membuka Rakor Evaluasi Progres dan Capaian Isu Strategis Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Tahun 2025 di Kantor Kemenko IPK, Jakarta, Rabu (13/8/2025).

"Nanti bisa dijelaskan Pak Menhub, tentunya juga kita harapkan bisa memperkuat dengan data-data yang jelas. Kami sudah mendapatkan sejumlah data bahwa ternyata tidak terlalu berpengaruh secara signifikan," sambungnya.

AHY menduga, kemungkinan pandangan bahwa Zero ODOL akan mengancam perekonomian RI merupakan upaya untuk menghalangi langkah penertiban ODOL itu sendiri. Padahal, upaya penertiban ODOL sendiri telah dilakukan selama belasan tahun dan tak kunjung menuai hasil.

"Mungkin hanya alasan agar kita tidak sukses menertibkan odol ini yang sudah belasan tahun," ujarnya.

Langkah penertiban kendaraan ODOL, menurut AHY, sangat penting. Hal ini mengingat maraknya kasus kecelakaan yang melibatkan ODOL hingga memakan banyak korban jiwa. Selain itu, puluhan triliun anggaran juga harus dikucurkan demi memperbaiki jalan-jalan rusak yang terdampak kendaraan obesitas ini.

"Jika kita membiarkan ODOL yang jelas korban berjatuhan, banyak yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas, bukan hanya pengemudi truk, tapi juga masyarakat yang tidak berdosa. Kerusakan jalan puluhan triliun harus dikeluarkan setiap tahunnya untuk memperbaiki jalan-jalan yang hancur dan rusak akibat kendaraan ODOL tadi," kata AHY.

Sebagai informasi, Pemerintah dan DPR RI resmi menyepakati penerapan kebijakan Zero Over Dimension Over Loading (ODOL) mulai tahun 2027. Kesepakatan tersebut dicapai dalam pertemuan antara sejumlah menteri, pimpinan DPR, dan perwakilan pengemudi logistik di Gedung DPR RI, Senin (4/8/2025).

"Hari Senin pagi tanggal 4 Agustus 2025, DPR RI bersama Pemerintah dan Asosiasi Pengemudi Logistik Indonesia sepakat mewujudkan kebijakan Zero Over Dimension Over Loading (ODOL) pada tahun 2027," tulis keterangan resmi Sekretariat Kabinet melalui akun Instagram @sekretariat.kabinet, Senin (4/8/2025).

Simak Video 'AHY Dukung Program Zero ODOL, Singgung Laka Lantas-Jalan Rusak':