.webp)
Anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) kembali menjadi sorotan. Sebab, biaya pembangunan IKN tidak disebutkan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam pidato rancangan APBN tahun depan dan nota keuangan di depan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Bahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sempat bingung ketika ditanya apakah pemerintah masih memberikan pos anggaran untuk pembangunan IKN tahun depan. Dalam konferensi pers RAPBN 2026 beberapa hari lalu, Sri Mulyani mengaku timnya belum menyiapkan data terperinci soal anggaran pembangunan IKN.
"Untuk IKN saya mungkin cek dulu ya. Kami tidak.. ada nggak ya? Saya tidak diberikan feeding. Ehm belum ada. Nanti saya tanya ke tim saya soal IKN. Begitu banyak anggaran yang muncul, nanti saya sampaikan ya," ujar Sri Mulyani dalam agenda yang berlangsung di Kantor Ditjen Pajak Kemenkeu, Jakarta Selatan, Jumat (15/8/2025) yang lalu.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dengan ragu-ragu, Sri Mulyani akhirnya mengatakan pemerintah memberikan anggaran sebesar Rp 6,3 triliun untuk pembangunan IKN tahun 2026.
Lantas berapa beas anggaran untuk pembangunan IKN tahun depan?
Dilansir dari dokumen Buku Nota Keuangan beserta RAPBN 2026, Selasa (19/6/2025), anggaran pembangunan IKN tersentralisasi pada Badan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN). Besarannya mencapai Rp 6,26 triliun. Anggaran itu terbagi untuk program pengembangan kawasan strategis senilai Rp 5,7 triliun dan sisanya untuk dukungan manajemen Otorita IKN senilai Rp 553 miliar.
Pada dokumen itu tidak tampak anggaran pembangunan IKN secara rinci untuk IKN pada kementerian atau lembaga lainnya. Rencana anggaran pembangunan IKN di Kementerian Pekerjaan Umum serta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman pun tidak nampak, padahal institusi-institusi ini sempat menjadi ujung tombak pembangunan IKN di era Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi).
Perlu diketahui juga, Prabowo sejauh ini sudah memberikan target agar IKN bisa memenuhi sarana prasarana untuk menjadi ibu kota politik, kelengkapan yang dimaksud meliputi sarana prasarana untuk dewan legislatif, eksekutif, dan yudikatif pemerintah. Semua harus bisa dilaksanakan pada tahun 2028 mendatang.
Medio Februari 2025 yang lalu, Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memastikan pemerintahan Prabowo akan melanjutkan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.
Menurut AHY, Prabowo secara sudah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 48,8 triliun untuk pembangunan ibu kota baru itu selama empat tahun ke depan, dari 2025 sampai 2029. Hal ini diungkapkan usai dia dan Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono melakukan rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat.
"Terkait dengan IKN, ini juga sudah dipastikan akan dilanjutkan, dan beliau (Prabowo) sendiri juga sudah memastikan akan ada alokasi anggaran besarannya kurang lebih Rp 48,8 triliun 2025 hingga 2029," kata AHY di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (3/2/2025) silam.
(acd/acd)
