Pengusaha Minta Dilibatkan di Perencanaan Proyek Tanggul Laut Raksasa

Pengusaha meminta pemerintah ikut dilibatkan dalam perencanaan pembangunan proyek Tanggul Laut Raksasa atau Giant Sea Wall (GSW). Salah satu hal yang disoroti ialah kawasan pantai utara (Pantura) Jawa yang punya potensi besar dalam pengembangan kegiatan industri.

Pemerintah sendiri belum lama ini mulai menunjukkan keseriusan dalam menggarap mega proyek tersebut melalui pembentukan Badan Otorita Pengelola Pantai Utara (Pantura) Jawa/Badan Otorita Tanggung Laut Jawa.

Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sanny Iskandar menyambut baik langkah tersebut, mengingat proyek Giant Sea Wall merupakan proyek dengan jangka waktu yang sangat panjang.

"Paling tidak itu adalah start awal yang baik lah. Paling tidak sudah ada kelembagaannya dan nanti keluar aturan-aturannya," kata Sanny, ditemui di Kantor Apindo, Gedung Permata Kuningan, Jakarta, Kamis (28/8/2025).

Dari sisi pelaku usaha sendiri, Sanny menyoroti potensi proyek tersebut bisa menyerap tenaga kerja yang besar. Hal ini apalagi dengan mengembangkan potensi kegiatan industri di kawasan Pantura Jawa.

"Tujuannya (Giant Sea Wall) sebetulnya untuk pemerintah dan masyarakat sendiri ya, dalam rangka untuk penyerapan tenaga kerja dan sebagainya. Bagaimana di dalam perencanaan pembangunan ini itu betul-betul bisa dikaitkan," ujar Ssanny.

"Karena kan di sepanjang pantura Jawa, dari Banten sampai Banyuwangi, kan itu memang potensi pengembangan daripada kegiatan industri, khususnya industri manufaktur. Jadi mungkin bisa juga unsur daripada pelaku usaha itu juga terlibat di dalam perencanaan daripada mega proyek ini," sambungnya.

Namun hingga saat ini, Sanny mengaku belum ada komunikasi khusus dari pemerintah kepada para pengusaha Apindo untuk menawarkan keikutsertaan dalam proyek ini. Ia juga belum mendapat informasi ketertarikan dari para pengusaha Apindo untuk ikut serta mendukung.

Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto resmi membentuk Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (Pantura) atau Badan Otorita Pengelola Tanggul Laut Pantura Jawa. Lembaga ini akan fokus mengawal pembangunan tanggul laut raksasa (Giant Sea Wall) sekaligus menarik investasi ke wilayah Pantura.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mengatakan badan ini dibentuk untuk memastikan segala sesuatu berjalan efektif terkait penanganan Pantura. Badan Otorita Pengelola Pantura disebut akan memutakhirkan berbagai konsep dan rancangan yang sebelumnya sudah ada terkait Giant Sea Wall.

Selain mengawal proyek tanggul laut, Badan Otorita juga memiliki tugas menarik investasi. Dalam pelaksanaannya, badan ini akan bersinergi dengan Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Kementerian Investasi/BKPM, serta Danantara.

"Ya (fokus tarik) investasi, tapi kita akan bekerja bersama-sama tentunya, saya sendiri, dengan kementerian investasi dan Danantara juga," kata AHY di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (25/8/2025).

AHY menyebut dirinya bertindak sebagai dewan pengarah. Dengan adanya badan baru ini, ia mengaku lebih terbantu karena tugas koordinasi tidak hanya bergantung pada kementerian yang dipimpinnya.

Pembiayaan Giant Sea Wall nantinya akan terdiri atas kombinasi antara pemerintah dengan swasta. Hal ini salah satunya melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Pemerintah akan membuka ruang komunikasi dengan dan kerjasama dengan semua pihak dalam dan luar negeri.

Tonton juga video "AHY Ungkap Arahan Baru Prabowo soal Kelanjutan Giant Sea Wall" di sini: