.webp)
Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menyiapkan anggaran sebesar Rp 900 miliar untuk memperbaiki fasilitas umum (fasum) hingga gedung pemerintahan yang rusak imbas kericuhan saat aksi demo beberapa waktu lalu.
Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan, pihaknya akan mendorong percepatan dari proses perbaikan infrastruktur yang rusak tersebut. Hal ini sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.
"Biayanya total (perbaikan) seluruh Indonesia kemarin kita hitung, hampir sekitar Rp 900 miliar. Hampir ya, total Rp 800 sekian. Mulai dari ringan, berat dan sedang," kata Dody, ditemui di Gerbang Tol (GT) Pejompongan, Jakarta Pusat, Selasa (2/9/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dody mengatakan, kerusakan infrastruktur imbas demo terjadi setidaknya di 19 provinsi. Beberapa infrastruktur yang disoroti Dody dengan kerusakan paling parah antara lain seperti Gedung DPRD Makassar dan Gedung Grahadi Surabaya.
Ditarget Rampung 6 Bulan
Kementerian PU sudah menetapkan target proyek perbaikan untuk infrastruktur yang terdampak. Adapun target rampung akan disesuaikan dengan tingkat kerusakan dari tiap-tiap fasilitas.
Kriteria kerusakan fasilitas publik mulai dari ringan, sedang hingga berat. Pendataan tentang kerusakan bangunan sudah dilakukan dan telah dibahas dalam rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto.
"Kalau susah sampai berat mungkin sekitar 6 bulanan lah, kalau berat. Kalau sedang mungkin bisa 3-4 bulan, kalau ringan ya cepat. Kalau ringan tuh kita targetkan kurang dari 1 minggu harus sudah selesai. Kayak cuma kaca-kaca rusak, itu maksimum 7 hari," jelas Dody.
Kementerian PU Bantu Jakarta Perbaiki Halte-JPO
Di sisi lain, anggaran Rp 900 miliar milik Kementerian PU juga akan dialokasikan untuk membantu memperbaiki kerusakan di Jakarta. Perbaikan ini antara lain seperti Halte Bus TransJakarta hingga Jembatan Penyeberangan Orang (JPO).
"Bagaimana ada proses rehab dan renovasinya bisa lebih cepat lagi. Mungkin karena rusaknya sebegini parah, mungkin kita akan berusaha, kan ini bisa fungsional dulu dalam tempuh waktu secepat-cepatnya," ujar Dody.
Setidaknya ada sebanyak 22 halte yang rusak imbas peristiwa demo pekan lalu. Bahkan beberapa Halte TJ dibakar massa, bahkan beberapa di antaranya hangus terbakar hingga tak dapat dipergunakan. Sedangkan untuk JPO sendiri, yang dalam kondisi cukup parah antara lain JPO Senen dan JPO Polda Metro Jaya.
Gubernur Jakarta Pramono Anung mengatakan, diperkirakan anggaran yang diperlukan untuk perbaikan kedua JPO ini mencapai sekitar Rp 19 miliar, termasuk untuk perbaikan lift. Pramono meminta bantuan dari pemerintah pusat melalui Kementerian PU untuk mendukung perbaikan tersebut.
"Dalam kesempatan ini saya juga meminta bantuan kepada Kementerian PU apabila beliau berkenaan untuk yang JPO di Senen dan juga JPU di Polda untuk dibantu oleh pemerintah pusat," kata Pramono, usai pertemuan dengan Dody di Balai Kota Jakarta.
Temuan kebutuhan perbaikan serius pada kedua JPO ini berasal dari Dinas Bina Marga Jakarta. Dengan bertambahnya kebutuhan untuk perbaikan JPO tersebut, Pramono merevisi nilai kerugian yang ditimbulkan imbas demo kemarin.
"Biaya secara total kerugian yang kemarin saya sampaikan Rp 55 miliar, termasuk dua JPO tadi, sekarang menjadi Rp 80 miliar," ujarnya
Simak Video 'Pramono: Kerugian Fasilitas Umum Usai Demo di Jakarta Tembus Rp 55 Miliar':
