Pemerintah Kucurkan Rp 10 T untuk Jalan Daerah, Oktober Mulai Dikerjakan

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menerima alokasi anggaran program Inisiatif Presiden (Inpres) Jalan Daerah (IJD) 2025 sebesar Rp 10,21 triliun. Anggaran ini mencakup pekerjaan fisik yang dimulai tahun ini serta pemenuhan kontrak tahun jamak (Multi Years Contract/MYC) pada 2026.

Wakil Menteri PU, Diana Kusumastuti, menyebut program tersebut tinggal menunggu implementasi, mengingat Inpres tersebut telah ditandatangani Presiden Prabowo Subianto. Adapun pelaksanaan Inpres akan mulai dilakukan pada Oktober mendatang.

"Alokasinya insyaallah sekitar Rp 9 triliun secara total. Mudah-mudahan bulan Oktober," kata Diana saat ditemui wartawan di Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Senin (15/9/2025).

Sebagai informasi, alokasi anggaran IJD akan disalurkan untuk kegiatan fisik sebesar Rp 9,91 triliun yang mencakup 439 kegiatan dan dukungan teknis sebesar Rp 297 miliar. Dari alokasi tersebut, ditargetkan penanganan jalan sepanjang 1.611 kilometer (km) dan jembatan sepanjang 458 meter (m).

Pelaksanaan IJD 2025 dibagi menjadi tiga tahap. Tahap I memiliki alokasi Rp 4,34 triliun untuk membangun 781 km jalan dan 129,42 m jembatan. Tahap II mengalokasikan Rp 3,03 triliun untuk membangun 511,40 km jalan, sedangkan tahap III mengalokasikan Rp 1,62 triliun untuk membangun 282 km jalan dan 30 m jembatan.

Sebelumnya, Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Marga Kementerian PU, Roy Rizali Anwar, menjelaskan bahwa tindak lanjut pelaksanaan penanganan jalan daerah melalui Inpres No. 11 Tahun 2025 masih berproses.

Proses tersebut mencakup penyampaian usulan penanganan ruas jalan dari pemerintah daerah (pemda) hingga terbitnya Surat Keputusan Bersama (SKB)

Menteri PPN/Bappenas dan Menteri PU mengenai daftar kegiatan percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah untuk mendukung swasembada pangan dan energi Tahun Anggaran 2025 yang diterbitkan pada 25 Agustus 2025.

"Daftar kegiatan yang telah ditetapkan memiliki kebutuhan alokasi anggaran Rp 10,20 triliun," kata Roy dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi V DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (11/9/2025).

Tonton juga video "5G Jadi Fokus Utama Infrastruktur Kemkomdigi" di sini: