.webp)
Pemerintah akan membangun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) baru tahun ini dengan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Telah disepakati pembangunan akan dilakukan di 806 titik.
Pembangun tersebut disepakati melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) yang ditandatangani oleh Kepala BGN Dadan Hindayana, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo, dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
Dadan mengatakan, pada tahun ini pihaknya mendapatkan anggaran Rp 71 triliun dan ditargetkan membangun 5.000 SPPG untuk melayani 17,5 juta penerima manfaat. Seiring berjalannya waktu, Presiden Prabowo Subianto meningkatkan target menjadi 82,9 juta penerima manfaat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
BGN telah menyiapkan dana Rp 6 triliun dari APBN untuk membangun 1.542 SPPG. Namun demikian, sampai saat ini proses pembangunan belum bisa dilaksanakan.
"Alhamdulillah saya mendapatkan komitmen dari Kementerian PU bahwa di PU juga ada dana yang bisa digunakan yang bisa mempercepat itu sehingga nanti untuk daerah-daerah terpencil saya kira dana APBN akan ada," kata Dadan dalam acara Penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) di Kantor BGN, Jakarta Pusat, Kamis (18/9/2025).
Dadan tidak merinci berapa anggaran yang dibutuhkan untuk membangun SPPG tersebut. Namun ia memperkirakan, dibutuhkan anggaran Rp 2-3 miliar per SPPG.
Pembangunan SPPG di Daerah 3T
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, pembangunan dapur MBG kali ini akan berfokus pada daerah-daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Pihaknya menyediakan lokasi untuk pembangunan SPPG.
"Dari hasil verifikasi 13 Agustus sampai dengan September, saya sudah sampaikan ke Menteri PU, ada 806 titik yang memenuhi syarat di daerah-daerah ini. Dari 806 ini, nanti 264 Akan dibangun oleh Menteri PU Dan 542 diserahkan kembali kepada BGN," kata Tito dalam kesempatan yang sama.
Tito menjelaskan, 264 titik tersebut juga telah diverifikasi oleh Kementerian PU. Sebanyak 11 di antara lokasi tersebut berada di Pos Lintas Batas Negara (PLBN).
Sedangkan 542 titik sisanya akan diserahkan sepenuhnya kepada BGN teknis pengembangannya, baik itu pembangunan dengan dukungan pendanaan mitra, pemda, maupun dengan menggunakan anggaran BGN.
Sementara itu, Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan, lokasi mempertimbangkan kebutuhan gizi, aksesibilitas, wilayah perbatasan, dan prioritas pembangunan nasional.
"Kepala BGN berkenan 253 lokasi di tangan Kementerian PU, ditambah 11 lokasi berada di PLBN), sehingga total yang ditangani oleh Kementerian PU sebanyak 264 lokasi. Fokus percepatan diarahkan khusus ke daerah-daerah yang terpencil dan PLBN. Karena bagi kami itulah juga kebutuhan layanan paling mendesak," ujar Dody.
Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto punya target besar untuk pelaksanaan program MBG 2025. Selaras dengan itu, Dody menyoroti tentang persoalan sulitnya mencari lahan untuk membangun dapur MBG, khususnya di daerah terpencil.
"Kita semua sadar bahwa akses tantangan besar yaitu masalah kesiapan dan ketersediaan lahan. Banyak lahan yang belum bersertifikat, sebagian hanya berstatus keterangan lokasi bangunan. Karenanya saya mohon dukungan penuh dari Kemendagri dan rekan daerah agar masalah lahan segera diselesaikan, hingga target pembangunan dari Kepala BGN dapat berjalan sesuai rencana," kata dia.
Tonton juga video "251 Siswa di Banggai Kepulauan Keracunan Setelah Menyantap MBG" di sini:
