.webp)
Pemerintah terus menggarap megaproyek Ibu Kota Nusantara (IKN), selaras dengan target agar IKN beroperasi sebagai Ibu Kota Politik pada 2028. Ribuan Aparatur Sipil Negara (ASN) akan pindah secara bertahap ke IKN, hingga totalnya ditargetkan 9.500 orang.
Komitmen IKN sebagai Ibu Kota Politik 2028 ditegaskan melalui penerbitan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 yang mengatur arah pembangunan nasional, termasuk percepatan pembangunan IKN.
Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menegaskan regulasi ini memberi sinyal kepastian bagi seluruh pemangku kepentingan. Ini juga penegasan dari target menjadikan Nusantara sebagai Ibu Kota Politik pada tahun 2028, dengan dukungan pemindahan ASN serta penyediaan infrastruktur yang memadai.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Perpres 79/2025 ini diharapkan memberikan kepastian bagi masyarakat, pelaku usaha maupun investor untuk tidak meragukan kelanjutan dan penyelesaian pembangunan IKN yang hingga saat ini terus berjalan," ujar Basuki, dikutip dari keterangan tertulis, Sabtu (27/9/2025).
Berdasarkan Perpres tersebut, secara bertahap ditargetkan sebanyak 1.700 hingga 4.100 ASN akan mulai bertugas di Nusantara. Kemudian, hingga tahun 2029 jumlahnya diproyeksikan mencapai 9.500 ASN di IKN.
Sementara itu, sampai dengan September 2025, telah tersedia 44 tower Hunian ASN yang siap huni, sementara 3 tower dalam tahap penyelesaian dan 4 tower baru lainnya masih dalam pembangunan. Hal ini untuk mendukung pemindahan pegawai ASN ke IKN.
Lebih lanjut, Tahap I pembangunan IKN (2022-2024) telah menghadirkan infrastruktur utama seperti Istana Garuda, kantor pemerintahan, hunian ASN dan menteri, rumah sakit, hotel, hingga bandara VVIP, ditopang investasi swasta.
Beberapa proyek multiyears dari Tahap I tetap berjalan hingga 2025, termasuk Istana Wakil Presiden, Masjid Negara, hunian ASN, dan tol Balikpapan-IKN. Proyek-proyek ini ditargetkan selesai pada akhir tahun 2025.
Sedangkan Tahap II (2025-2028), fokus diarahkan pada pemindahan ASN, pembangunan gedung legislatif dan yudikatif, infrastruktur konektivitas, ruang terbuka hijau, penataan kawasan Sepaku, serta investasi pendidikan.
Melalui Perpres ini, pembangunan Nusantara ditegaskan bukan sekadar pemindahan ibu kota, melainkan juga transformasi menuju tata kelola pemerintahan modern, kolaboratif, dan berdaya saing global. Realisasi pembangunannya juga tidak hanya mengandalkan anggaran negara, tetapi juga dukungan investasi dari swasta.
"Selain pendanaan APBN, investasi swasta memainkan peran besar. Hingga September 2025, realisasi investasi swasta non-APBN telah mencapai Rp 65,3 triliun dari 49 pelaku usaha dengan 52 perjanjian kerja sama," ujarnya.
(shc/hns)
