Program Sekolah Rakyat Tembus 97%, DPR Soroti Kualitas dan Efisiensi

Program Sekolah Rakyat Terpadu (SRT) terus menunjukkan progres positif. Hingga September 2025, sudah 160 dari 165 sekolah beroperasi aktif, atau sekitar 97% dari target nasional. Program ini disebut menjadi salah satu investasi sosial penting pemerintah dalam menekan kemiskinan lewat pendidikan.

Anggota DPR RI Komisi VIII Derta Rohidin mengatakan, capaian tersebut menjadi bukti nyata kerja pemerintah dalam memperluas akses pendidikan bagi keluarga prasejahtera. "Mencapai 160 sekolah aktif dalam waktu singkat adalah langkah konkret. Program ini tepat sasaran dan sangat dibutuhkan masyarakat kurang mampu," ujar Derta di Jakarta, Selasa (7/10/2025).

Derta menilai, SRT bukan sekadar program sosial, tetapi bagian dari strategi pembangunan ekonomi berbasis sumber daya manusia (SDM). Dengan memberikan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin, program ini diharapkan menciptakan tenaga kerja produktif dan mempersempit kesenjangan ekonomi di masa depan.

Namun, DPR menyoroti masih adanya tantangan di lapangan. Sebagian besar SRT masih menumpang di balai milik Kementerian Sosial. Kondisi ini dinilai belum ideal untuk proses belajar jangka panjang.

"Ketergantungan pada balai yang bukan dirancang khusus sebagai sekolah tentu punya keterbatasan, baik dari fasilitas belajar, kenyamanan siswa, maupun jam operasional," jelas Derta.

Untuk itu, DPR mendorong percepatan pembangunan gedung permanen pada tahun anggaran 2026. Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dinilai penting untuk menciptakan lingkungan belajar kondusif dan efisien.

Derta juga menekankan pentingnya kolaborasi antara Kementerian Sosial dan Kemendikbudristek dalam penyusunan kurikulum dan pelatihan guru. Menurutnya, keberhasilan SRT tidak cukup diukur dari jumlah bangunan, tetapi juga dari kualitas pengajaran dan relevansi pendidikan dengan kebutuhan masyarakat miskin.

Ia menambahkan, data penerima manfaat perlu diintegrasikan antara Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan data pendidikan agar program lebih tepat sasaran.

Ke depan, DPR melalui Komisi VIII berkomitmen memperkuat pengawasan terhadap anggaran dan efektivitas program SRT. Fokusnya bukan hanya pada jumlah siswa yang bersekolah, tapi juga pada peningkatan keterampilan hidup dan dampak ekonomi keluarga penerima manfaat.

"Program SRT adalah investasi jangka panjang untuk bangsa. Dengan pengawasan ketat dan tata kelola yang baik, pendidikan bisa menjadi pintu keluar nyata dari kemiskinan," tegas Derta.

Simak Video '165 Sekolah Rakyat Sudah Beroperasi':