.webp)
Pemerintah merespons kritik sejumlah pihak terhadap rencana perbaikan bangunan Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny yang ambruk menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Ditegaskan bahwa perbaikan pesantren layak mendapat sokongan APBN.
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar (Cak Imin) mengatakan, sudah menjadi kewajiban bagi pemerintah untuk mewujudkan perlindungan, serta rasa aman dan nyaman untuk proses belajar.
Dalam kasus Ponpes Al Khoziny sendiri, lanjut Cak Imin, setidaknya ada sebanyak 1.900 santri yang terdampak dan kehilangan tempat menuntut ilmu. Menurutnya, sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk turun tangan langsung membantu menyelesaikan permasalahan tersebut.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Al Khoziny, ini layak dibantu APBN karena ya kalau jumlah santrinya 1.900 mau sekolah di mana? Mau dibiarkan di tenda? Pemerintah mau diam saja?," kata Cak Imin, dalam acara penandatanganan SKB Tentang Sinergi Dalam Penyelenggaraan Infrastruktur Pendidikan Pesantren di Kantor Kemenko PMK, Jakarta Pusat, Selasa (14/10/2025).
Baca juga: Purbaya Beberkan Kinerja APBN Siang Ini |
"Kepada teman-teman yang memprotes menggunakan APBN, apa solusi Anda? kepada DPR yang ada satu dua orang yang memprotes, apa solusi Anda? dengan 1.900 santri yang sedang belajar," sambungnya.
Cak Imin menegaskan, menjaga rasa aman dan nyaman dalam proses belajar generasi muda merupakan sebuah prioritas. Kewajiban negara untuk melindung dan memastikan proses belajar berjalan dengan baik.
Menurutnya, APBN dibutuhkan agar tidak ada masyarakat yang terabaikan. Bahkan Cak Imin juga bilang, pesantren sendiri merupakan salah satu lembaga terbanyak yang tidak menerima bantuan dari pemerintah selama ini.
"Jadi tolong dibuka mata bahwa yang kita tolong adalah anak-anak negeri yang sedang belajar. Sehingga, saya sangat tidak habis pikir yang dikritik kok upaya pemerintah yang sedang melindungi anak yang sedang belajar dan tidak ada tempat belajar. Nanti kalau kita tidak melakukan sesuatu marah juga, kan aneh ya. Makanya itu harus menjadi kesadaran kita bersama," tegasnya.
Cak Imin juga tak menampik bahwa memang ada unsur kelalaian di balik tragedi robohnya Ponpes Al Khoziny. Namun demikian, menurutnya pemerintah juga tetap tidak dapat mengabaikan kebutuhan untuk perlindungan para santri.
"Itu anak-anak kita, itu adalah generasi muda kita. Soal ada yang salah, kelalaian itu proses yang lain yang silahkan dilanjutkan," ujar Cak Imin.
Selaras dengan hal tersebut, Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan agar pesantren tidak hanya di audit, tetapi juga diberikan bantuan. Meski begitu, menurutnya masih banyak pesantren juga yang tidak mau dibantu pemerintah.
"Pak Dody tadi bilang pesantren itu banyak tumbuh dari keswadayaan, pesantren itu tumbuh dari iuran, pesantren itu tumbuh dari gotong royong, baik di sekitar maupun orang tua para santrinya. Mereka justru kekuatan yang harus dijaga oleh pemerintah kemandirian itu," kata dia.
Sebagai informasi, salah satu pihak yang mengkritik perbaikan pesantren dengan menggunakan APBN ialah Anggota Komisi VIII DPR Fraksi Golkar, Atalia Praratya. Ia mendesak pemerintah mengkaji ulang penggunaan dana APBN untuk memperbaiki Ponpes Al Khoziny, Sidoarjo. Atalia menilai mekanisme penggunaan APBN harus jelas dan adil.
"Usulan penggunaan APBN ini harus dikaji ulang dengan sangat serius, sambil memastikan proses hukum berjalan dan kebijakan ke depan lebih adil, lebih transparan, dan tidak menimbulkan kecemburuan sosial," kata Atalia kepada wartawan, Jumat (10/10/2025) dikutip dari detikNews.
Atalia menilai rencana penggunaan APBN untuk membangun ulang Ponpes Al Khoziny saat ini belum menjadi keputusan final. Sebab itu, pemerintah harus mengkaji secara hati-hati.
Simak juga Video Istana Kaji Wacana Perbaikan Ponpes Pakai APBN
