Prabowo Minta Gunung Sampah di Bantar Gebang Harus Hilang, Mau Diapakan?

Prabowo Minta Gunung Sampah di Bantar Gebang Harus Hilang, Mau Diapakan?

Shafira Cendra Arini - detikFinance
Senin, 27 Okt 2025 15:38 WIB
Pemda, DKI Jakarta bersama berbagai komunitas, LSM, mengiatkan pemanfaatan sampah menjadikan ibu kota sebagai kota yang lebih bersih, sehat.
Foto: Pradita Utama
Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto meminta Kementerian Pekerjaan Umum (PU) membantu menangani sampah yang menggunung di Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat. Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PU, Dewi Chomistriana, menjelaskan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang adalah tanggung jawab Pemprov DKI Jakarta.

Meski begitu, Kementerian PU ikut menyediakan alat pemusnah sampah atau insinerator. Teknologi insinerator ini merupakan buah kerja sama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

"Di Bantar Gebang itu sebetulnya semua pengelolaan lengkap. Jadi di situ ada composting-nya ada, landfill mining-nya ada, insinerator kecil juga ada, TPST RDF (Refuse Derived Fuel) ada, itu semua ada di sana. Tapi memang sampah yang harus dikelola memang sudah terlalu banyak di sana," ujar Dewi, dalam acara Puncak Hari Habitat Dunia di Sekolah Rakyat Menengah Atas 13, Bekasi, Jawa Barat, Senin (27/10/2025).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Untuk menangani masalah penumpukan sampah ini, Dewi mengatakan, pihaknya bersama Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta tengah menggodok skema baru untuk mengoptimalkan operasi Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R) di Jakarta.

Upaya tersebut diharapkan dapat mengurangi beban sampah yang disalurkan ke TPST Bantar Gebang. Dengan demikian, menurut Dewi, proses penumpukan sampah bisa diminimalisir.

ADVERTISEMENT

"Bagaimana agar lebih mengaktifkan lagi TPS3R yang ada di wilayah DKI. Sehingga, beban sampah yang ke Bantar Gebang juga nggak terlalu besar," kata dia.

Di samping itu, Dewi mengatakan, Pemprov DKI juga berencana untuk menggencarkan program Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL). Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto juga menggelontorkan subsidi bagi PT PLN (Persero) untuk menyerap listrik dari proyek waste to energy atau PSEL tersebut.

"Saat ini di programnya pemerintah memberikan subsidi kepada PLN sebesar US$ 20 sen per kWh. Program ini yang Pak Presiden laksanakan," ujarnya.

Upaya lainnya yang juga digencarkan ialah konversi sampah-sampah di Bantar Gebang menjadi bahan bakar yang dihasilkan dari sampah (RDF). RDF sendiri merupakan bahan bakar alternatif yang dibuat dari sampah non-organik yang mudah terbakar seperti plastik, kain, dan kertas.

"Tapi mereka (DKI) sebagiannya sekarang sudah mulai dengan landfill mining. Jadi sampahnya itu sampah lama (terpendam di lapisan bawah gunung), itu dibuka, karena metannya harus keluar dulu, didiamkan selama kurang lebih satu minggu. Setelah itu sampahnya diambil, diolah menjadi RDF, dan itu sekarang sudah mereka jual juga," jelas Dewi.

Sebelumnya, Menteri PU, Dody Hanggodo, mengatakan masalah penanganan menjadi salah satu fokus pemerintah sesuai dengan amanat dari Presiden Prabowo Subianto.

"Bagaimana tingginya sampah di Bantar Gebang dan ini juga menjadi perhatian utama dari Pak Presiden Prabowo. Pak Presiden sudah membuat, menginstruksikan kepada kita semua untuk segera menyelesaikan tumpukan atau gunungan sampah di Bantar Gebang itu segera kita bereskan," kata Dody, dalam sambutannya di acara yang sama.

Dody mengatakan, sampah menjadi salah satu masalah yang telah ada sejak lama, namun penanganannya menemui banyak tantangan. Ke depannya, pemerintah telah menyiapkan sejumlah strategi, salah satunya dengan mengkonversi sampah menjadi listrik.

"Jadi ke depan, sampah-sampah yang sudah menggunung seperti itu, kita akan bakar, kita akan konversi menjadi listrik. Sehingga insyaallah ke depan, sudah tidak lagi gunungan-gunungan itu," ujarnya.

(shc/fdl)

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Hide Ads