.webp)
Penyelesaian utang kereta cepat kini menjadi disorot publik. PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI, sebagai pihak yang terlibat dalam proyek Kereta Cepat, telah menyerahkan masalah ini kepada Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.
Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin menyatakan pihaknya menyerahkan urusan restrukturisasi utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung kepada Danantara selaku pengelola BUMN.
"Kami sudah koordinasi dengan Danantara, sebagai holding dari KAI," ujar Bobby usai bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (3/11/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Lagi dibicarakan antara Danantara dengan pemerintah juga tentunya," sambung Bobby ketika ditanya soal hasil pembicaraan dengan Danantara.
KAI menjadi pemimpin gabungan perusahaan BUMN atau PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) pada konsorsium PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) yang berkerja sama dengan konsorsium asal China, China Railway International Company Ltd.
PT KCIC erupakan konsorsium yang menggarap dan mengoperasikan Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Sebagai pemimpin PT PSBI, KAI menjadi BUMN yang paling banyak bertanggung jawab pada proyek kereta cepat pertama di Asia Tenggara tersebut.
Bobby menegaskan pihaknya akan tetap memberikan dukungan baik secara manajemen maupun finansial kepada PT KCIC di tengah polemik restrukturisasi utang proyek Whoosh.
"Kita tetap support, sementara tidak ada bagi KAI karena merupakan bagian dari operasi kan kami akan support," ujar Bobby.
Ketika ditanya soal usulan-usulan dari KAI untuk menyelesaikan restrukturisasi utang kereta cepat, Bobby enggan bicara banyak, yang jelas semua usulan sudah disampaikan ke Danantara.
"Sudah disampaikan ke Danantara, nanti disampaikan Danantara," kata Bobby.
Potensi APBN Bantu Kereta Cepat
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan kemungkinan APBN ikut membantu masalah keuangan pada proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Hal ini diungkapkan AHY usai melakukan rapat koordinasi terbatas di kantornya dengan kementerian terkait dan dilaporkan langsung ke Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat.
AHY menegaskan dari hasil rapat koordinasi dan arahan langsung dari Prabowo, negara akan hadir untuk menyelesaikan semua masalah pada proyek Kereta Cepat yang diberi nama Whoosh tersebut.
"Secara umum yang dibahas di rakor di Kemenko, inline dan sejalan dengan arahan Presiden. Nanti pada saatnya akan dijelaskan, yang jelas diberikan kepastian bahwa negara akan hadir untuk mencari solusinya. Secara spesifik akan dijelaskan di kesempatan lain," ungkap AHY di waktu dan tempat yang sama.
Dari situ, AHY mengungkapkan pemerintah dalam hal ini APBN akan ikut ambil bagian untuk menyelesaikan masalah keuangan kereta cepat pertama di Asia Tenggara tersebut.
"Pemerintah, APBN, pasti akan jadi bagian, tetapi untuk secara spesifikasinya akan disampaikan ke kesempatan yang lain, yang jelas tadi kita bicara infrastruktur di berbagai negara, tentunya negara akan hadir di situ," beber AHY.
Ketika ditanya apakah APBN akan masuk dalam skema restrukturisasi utang atau membantu operasional Whoosh, AHY tak menjawab tegas iya atau tidak.
Dia justru memaparkan akan ada pengembangan konsep khusus yang memisahkan pengelolaan infrastruktur dan kepentingan mencari keuntungan untuk layanan Kereta Cepat Whoosh. Dia menyinggung hal itu akan dilakukan dengan skema berbagi tanggung jawab.
"Ada bagian nanti pengembangan konsep ini. Sementara Ada sejumlah opsi bagaimana operasional dan kepentingan untuk fokus pada profit dipisahkan dari mengelola infrastruktur nya harapannya berjalan dengan baik. Akan ada sharing responsibility ada burden sharing," papar AHY.
Tonton juga video "Dirut KAI Sebut KCIC Siap Beri Data-Kesaksian soal Whoosh ke KPK" di sini:
