2,62 Juta Orang Diprediksi Pakai Transportasi Laut di Periode Nataru

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memprediksi pergerakan orang pada periode Natal dan Tahun Baru (Nataru) untuk moda transportasi laut. Berdasarkan survei Potensi Pergerakan Orang di Nataru periode ini, diprediksi sebanyak 2,62 juta orang menggunakan moda transportasi laut.

Menteri Perhubungan (Menhub), Dudy Purwagandhi, memastikan keselamatan menjadi prioritas utama dalam penyelenggaraan Nataru. Pemerintah juga menyiagakan unit pelaksana lapangan 24 jam. Unit siaga ini disiagakan untuk memantau potensi cuaca ekstrem seperti gelombang tinggi, angin kencang, dan hujan dengan intensitas tinggi.

"Keselamatan bukan hanya prioritas, keselamatan adalah harga mati, keselamatan yang terbaik adalah keselamatan yang bahkan tidak disadari karena tidak ada insiden yang terjadi," kata Dudy dalam keterangan tertulisnya, dikutip dari laman resmi Kementerian Perhubungan, Minggu (7/17/2025).

Dudy menekankan pentingnya keselamatan untuk memitigasi kecelakaan laut, seperti tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya di Selat Bali dan Kebakaran KM Barcelona VA di perairan Talise, Sulawesi Utara beberapa waktu lalu. Ia juga meminta jajaran Ditjen Perhubungan laut untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh.

Ia juga meminta pemeriksaan kelaiklautan kapal (ramp check) diperketat dan menyeluruh dengan pengawasan kelebihan muatan. Dudy juga meminta kesiapsiagaan SAR dan keamanan pelayaran harus dioptimalkan.

"Kapal yang tidak memenuhi standar tidak boleh diberikan izin berlayar. Informasi cuaca ekstrem harus tersampaikan cepat dan jelas," imbuhnya.

Kemenhub melalui Ditjen Perhubungan Laut juga membangun MaritimHUB telah membangun layanan cepat, terpadu, dan lintas direktorat, seperti persetujuan kerja keruk di kepelabuhanan, pemberian tanda UN-Mark dan pengelolaan barang berbahaya, sertifikat Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) di bidang kenavigasian, registrasi fasilitas Balai Kesehatan Kerja Pelayaran (BKKP) serta pengujian pertama Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran (BTKP).

Layanan ini menjadi perangkat untuk menciptakan layanan publik yang efektif dan transparan. Keselamatan adalah fondasi, tetapi pelayanan adalah wajah kita. Ditjen Perhubungan Laut juga memasuki fase transisi penting dalam penyelenggaraan transportasi nasional dengan tugas dan fungsi Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan (ASDP) secara bertahap beralih dari Ditjen Perhubungan Darat ke Ditjen Perhubungan Laut.

"Saya berharap seluruh jajaran mampu menjalankan transisi ini dengan penuh tanggung jawab dan responsif terhadap dinamika lapangan," ujar dia.