Perbaikan Jalan-Jembatan Rusak di Aceh, Sumut, Sumbar Butuh Rp 51,82 T

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) butuh anggaran penanganan bencana banjir di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat mencapai Rp 51,82 triliun.

Anggaran ini untuk perbaikan lebih dari seribu titik kerusakan infrastruktur jalan hingga jembatan di ketiga provinsi tersebut.

Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan, hingga 10 Desember 2025 tercatat estimasi kebutuhan anggaran penanganan bencana di ketiga provinsi yang mencapai Rp 51,82 triliun, terdiri dari Rp 2,72 triliun untuk tanggap darurat dan Rp 49,10 triliun untuk rehabilitasi dan rekonstruksi.

Hal ini disampaikan Dody saat menghadiri Rapat Koordinasi Tingkat Menteri terkait Pasca Bencana Sumatera di Kantor Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK), Kamis (11/12/2025) di Jakarta.

"Kementerian PU akan terus berkoordinasi dengan seluruh pihak terkait, karena pemulihan pascabencana tidak dapat dikerjakan sendirian. Butuh sinergi untuk memastikan masyarakat segera kembali mendapatkan akses layanan dasar dan mobilitas yang aman," kata Dody, dikutip dari keterangan tertulis, Jumat (12/12).

Dody menjelaskan, pihaknya telah bergerak cepat untuk melakukan upaya tanggap darurat dan pemulihan pascabencana di tiga provinsi terdampak. Kementerian PU telah menurunkan total 310 personel untuk melakukan respons cepat, inspeksi infrastruktur terdampak, serta mendukung komando penanganan darurat daerah.

Selain itu, Kementerian PU juga telah mengerahkan 298 unit alat berat (excavator, loader, dan lainnya), 121 unit alat pendukung (hidran umum, mobil operasional, dump truck, mobil tangki air, dan lainnya), serta 3.727 unit material darurat (geobag, bronjong kawat, agregat, dan lainnya) ke seluruh lokasi terdampak di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

"Alat berat tersebut digunakan untuk membersihkan longsoran, memulihkan alur sungai, penanganan badan jalan rusak, hingga pemasangan jembatan bailey untuk membuka kembali konektivitas antarwilayah," ujar Dody.