RI Cari Mitra Garap Harta Karun Incaran Dunia, tapi Banyak yang Menutup Diri

Kepala Badan Industri Mineral (BIM) Brian Yuliarto mengatakan mengunjungi sejumlah negara yang mempunyai teknologi pengembangan logam tanah jarang (rare earth) incaran dunia. Namun hasil kunjungan tersebut nihil.

Brian mengatakan tidak ada negara yang ingin melakukan kerja sama dengan Indonesia untuk menjadi mitra teknologi dalam pengembangan logam tanah jarang. Ia bilang negara-negara tersebut memilih untuk membeli mineral tersebut dari Indonesia.

"Ini menjadi bagian tersulit adalah tata kelola teknologi, kami sudah beberapa negara kami jumpai untuk dilakukan pembicaraan bagaimana, apakah mungkin mereka mengembangkan bersama Indonesia untuk downstreaming logam tanah jarang ini, hampir semua negara menutup, mereka hanya mau membeli bahan mentah," terang Brian dalam rapat dengan Komisi XII DPR RI, Senin (9/2/2026).

Brian menjelaskan pengembangan teknologi mineral ini memang susah. Sehingga negara-negara tersebut lebih memilih mengelola mineral tanah jarang di negaranya sendiri.

Meski demikian, ia mengatakan pemerintah telah melakukan pendataan riset dan pengembangan di dalam negeri. Namun masih tahap awal yakni pemisahan mineral menjadi mixed rare earth oxide.

"Nah ini yang kita dorong kemudian juga seharusnya ini bagian yang paling tersulit juga yang di negara kita masih belum ada. Yang tadi mixed rare earth oxidesudah ada, kalau sampai elemen ini yang belum ada. Kita sedang membujuk beberapa negara dengan timbal balik mereka adalah bisa jadi offtakernya, cuma mereka masih bergaining-bergaining dan lainnya," terang Brian yang juga Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek).

Brian menambahkan bilang bahwa tata kelola pasar juga menjadi fokus utama. Pemerintah sedang mengidentifikasi calon offtaker sekaligus memastikan pengamanan pasokan nasional.

"Jadi kita nanti akan merekomendasikan berapa banyak yang kita bisa ekspor, berapa banyak yang harus kita tahan dalam negeri. Karena sekali lagi ini adalah saat-saat sensitif dan kami juga sudah melaporkan kepada bapak Presiden misalnya berapa inventory yang sudah dimiliki Indonesia ini pun masih sementara dan tidak dikeluarkan dahulu karena dari kondisi sosial politik yang sangat dinamis membuat kita harus menyampaikan disaat yang tepat," pungkasnya.