.webp)
Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo meninjau penanganan Sungai Babakan di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, Sabtu (28/3). Peninjauan dilakukan untuk memastikan kondisi infrastruktur sumber daya air tetap terkendali pasca banjir.
Dalam kunjungan itu, Dody juga mengecek kondisi Jembatan Sitanggal di ruas Jalan Jatibarang-Ketanggungan. Secara visual terlihat indikasi retakan pada bagian jembatan, sementara arus sungai di bawahnya masih cukup deras.
"Langkah mitigasi harus segera dilakukan. Kita tidak menunggu sampai terjadi kerusakan yang lebih parah. Keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama," ujar Dody dalam keterangan tertulis, Senin (30/3/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Berdasarkan koordinasi awal, Jembatan Sitanggal merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Kementerian PU pun mendorong penanganan dilakukan secara sinergis antara pemerintah pusat dan daerah.
Informasi awal dari Pemprov Jateng menyebutkan, jembatan mengalami kerusakan pada struktur dan lantai. Sejumlah langkah darurat telah dilakukan, seperti pemasangan rambu peringatan dan perbaikan sementara pada permukaan jalan.
Dari sisi Kementerian PU, penanganan difokuskan pada sungai yang berpotensi memengaruhi stabilitas jembatan. Salah satu opsi yang disiapkan adalah pembangunan oprit dam untuk mengendalikan aliran air dan memperkuat area sekitar struktur.
Desain teknis oprit dam akan disusun oleh Balai Teknik Sabo, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air. Penyusunan dilakukan dengan mempertimbangkan karakteristik aliran sungai di lokasi.
Selanjutnya, BBWS Pemali Juana bersama BBPJN Jawa Tengah dan Pemprov Jateng akan melakukan survei lapangan serta evaluasi teknis terpadu pada Senin (30/3). Langkah ini untuk menentukan penanganan yang paling tepat.
Sebelumnya, banjir di Brebes dipicu tingginya intensitas hujan di hulu Sungai Babakan yang meningkatkan tinggi muka air hingga level waspada. Selain itu, sedimentasi di alur sungai turut memicu luapan, meski kini kondisi banjir telah surut.
Dody juga mengimbau pemerintah daerah segera menyampaikan kebutuhan penanganan secara resmi agar dukungan pusat bisa diproses lebih cepat.
"Kita dorong kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah, sehingga setiap potensi risiko terhadap infrastruktur dapat ditangani secara cepat, tepat, dan menyeluruh," ujarnya.
Kementerian PU akan terus memantau dan berkoordinasi lintas sektor guna memastikan infrastruktur tetap aman dan berfungsi, terutama untuk mendukung mobilitas masyarakat di wilayah terdampak.
(ega/ega)
