.webp)
COO BPI Danantara Dony Oskaria buka-bukaan soal adanya opsi Kementerian Keuangan mengambilalih PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC), konsorsium yang mengelola Kereta Cepat Whoosh.
Dony bilang skema KCIC diambil Kemenkeu menjadi salah satu opsi yang dibahas pemerintah untuk menyelesaikan masalah pada Kereta Cepat Jakarta-Bandung tersebut.
"Iya, kemungkinan, ini sedang kita... insyaallah mudah-mudahan sebentar lagi selesai, kita pikirin satu-satu kan. Ada beberapa skema tentunya, nanti saya akan update karena kalau sekarang belum final kita update nanti takut ramai lagi," ujar Dony ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (7/4/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pria yang juga menjabat sebagai Kepala BP BUMN itu menyatakan maksimal dua bulan semua opsi penyelesaian masalah Kereta Cepat selesai dibahas dan berbuah keputusan. Termasuk opsi ambil alih KCIC oleh Kementerian Keuangan.
"Masih ada beberapa opsi pokoknya. Semua penyelesaian itu, jadi apakah opsi A, Opsi B, tapi 1-2 bulan ini akan selesai," sebut Dony.
Perihal nasib konsorsium PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) dalam KCIC yang terdiri dari beberapa perusahaan pelat merah macam PT KAI, PT WIKA, PT Jasa Marga, hingga PTPN, Dony enggan menjelaskan akan menjadi seperti apa.
Yang jelas, dia cuma menekankan pemerintah akan membuat semua BUMN bekerja sesuai porsi dan keahliannya masing-masing. Dia mencontohkan WIKA yang masuk dalam konsorsium tersebut akan fokus hanya pada urusan usaha kontraktor, tak lagi mengurus urusan kereta cepat.
"Itu kita beresin sekalian, kan kita maunya sekali selesai tuntas semua kita kembalikan lagi ke porsinya, misalnya WIKA memang bukan bidangnya di situ kita akan fokus ke kontraktor. Nanti satu per satu kita bereskan. Kita maunya semua yang diselesaikan tuntas," papar Dony.
Sejauh ini, konsorsium empat BUMN Indonesia tadi memegang 60% saham PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), pengelola kereta cepat Whoosh. Sisa 40% lainnya merupakan kepemilikan konsorsium perusahaan China.
Simak juga Video 'Menkeu Ingatkan Kementerian Jangan Belanja Ngawur: Gak akan Saya Bayar!':
(acd/acd)
