.webp)
Anggaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) pada 2026 ini akan dipangkas sebesar Rp 12,71 triliun. Melalui pemangkasan ini, pagu anggaran Kementerian PU turun dari sebelumnya Rp 118,89 triliun menjadi Rp 106,18 triliun.
Pemangkasan ini dilakukan berdasarkan surat Menteri Keuangan Nomor S-181/MK.03/2026 tertanggal 1 April 2026. Pemangkasan tersebut merupakan arahan Presiden terkait mitigasi kondisi global, dan menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 agar tetap terkendali.
Menteri PU Dody Hanggodo mengaku tak masalah jika anggaran kementerian yang dipimpinnya mengalami efisiensi hingga belasan triliun. Sebab ia merasa sudah mengalami pemangkasan dengan jumlah yang lebih besar tahun lalu.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sebagaimana diketahui, anggaran Kementerian PU 2025 sempat mengalami pemangkasan sebesar Rp 81 triliun, dari pagu awal sebesar Rp 110,95 triliun. Hal ini selaras dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja yang diteken Presiden Prabowo Subianto pada 22 Januari 2025.
"Saya ini dulu pernah diefisiensi jauh lebih parah daripada ini. Jadi saya nggak pernah takut ya," kata Dody saat ditemui di Kantor Kementerian PU, Jakarta Selatan, Jumat (10/4/2026).
Menurutnya efisiensi yang dilakukan pemerintah memiliki maksud dan tujuannya sendiri, yakni untuk mengalihkan dana dari program-program yang kurang berdampak ke masyarakat sehingga dapat digunakan dengan lebih baik.
"Sebagai pembantu umum, kalau misalnya saya disuruh kerja kalau misalnya saya nggak ada duit saya minta, itu saja sih dan itu pengalaman 2025 mengatakan kepada saya itu bisa dikerjakan dengan mudah," ujarnya.
Di luar itu, dirinya juga mengaku tak berencana untuk menegosiasikan kembali jumlah pemangkasan yang akan dilakukan ke kementerian yang dipimpinnya dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.
Sebab menurut Dody saat ini pihaknya banyak melakukan pembangunan Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM). Dengan begitu mulai dari pembiayaan, pembangunan, hingga perawatan bisa dilakukan secara swadaya oleh masyarakat sekitar proyek.
"Bagaimanapun harus kita akui dalam kondisi ekonomi seperti hari ini infrastruktur berbasis masyarakat itulah yang bisa kemudian sedikit memberikan harapan lebih cerah kepada masyarakat, terutama yang di bawah ya," ujarnya.
"Saya nggak ada rencana untuk bertemu dengan Pak Purbaya, itu nggak. Sudah cukup, kita sudah punya pengalaman 2025, aman bos," sambung Dody.
(igo/fdl)
