.webp)
Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo, buka suara soal pengganti Direktur Jenderal (Dirjen) Sumber Daya Air (SDA) dan Dirjen Cipta Karya yang mundur beberapa waktu lalu. Ia mengatakan, saat ini calon dirjen tersebut masih dalam tahap uji kelayakan.
Diketahui, kedua dirjen ini mengundurkan diri menyusul temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait kerugian keuangan negara di Kementerian PU. Temuan tersebut masuk dalam surat yang dikirimkan BPK pada Januari 2025 dengan nilai temuan hampir Rp 3 triliun.
"Kalau fit and proper test, saya kan, itu kewenangannya di Pak Presiden dan di tim utamanya ya. Jadi, saya hari ini bersifat menunggu keputusan beliau seperti apa," ungkap Dody kepada wartawan di Gedung Kementerian PU, Jakarta, Jumat (17/4/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Diketahui, Dody sebelumnya sempat mengusulkan nama-nama calon pengganti Dirjen SDA dan Cipta Karya yang tekah mengundurkan diri. Namun hingga kini, ia belum membocorkan nama-nama tersebut.
"Jadi kalau hari ini saya ditanya, masalah dua dirjen itu, saya posisinya nunggu, menunggu keputusan presiden seperti apa," imbuhnya.
Adapun saat menerima surat dari BPK, Dody mengaku langsung meminta Sekretaris Jenderal dan Inspektur Jenderal untuk menindaklanjuti dengan target penyelesaian hingga Juni 2025. Setidaknya, BPK sendiri telah mengirimkan dua surat terkait temuan kerugian.
"Kemudian, surat cinta kedua meluncur ke saya itu di Agustus 2025. Nah, di situ disampaikan kerugian keuangan negara itu sudah turun menjadi hampir sekitar Rp 1 triliunan lah. Ya, dari awalnya hampir Rp 3 triliun menjadi sekitar hampir Rp 1 triliun," ujar Dody dalam keterangannya di Semarang, Minggu (1/3/2026).
"Kemudian membentuk Majelis Ad-Hoc. Membentuk tim di Satker untuk percepatan pengembalian kerugian negara yang disebabkan oleh pihak ketiga. Nah, yang ketiga ini juga belum ada tidak lanjut lebih lanjut dari Irjen dan Sekjen. Makanya kemudian saya ambil alih dengan membentuk tim baru di setiap tamu Satker agar pengembalian kerugian negara bisa lebih cepa dan tidak mengganggu pekerjaan hari-hari para Satker," jelas Dody.
Dody juga mengaktifkan kembali Komite Audit di lingkungan kementeriannya untuk membersihkan para pegawainya. Dalam pembentukan tim tersebut, ia dibantu oleh tiga orang yang berasal dari Kejaksaan Agung.
Kemudian proses audit tetap berjalan di bawah koordinasinya. Dody mengakui tidak semua auditor di Inspektorat Jenderal bekerja secara optimal, namun tetap menjunjung asas praduga tak bersalah. Ia juga telah melaporkan seluruh langkah tersebut kepada Presiden, baik secara lisan maupun tertulis.
(acd/acd)
