Proyek Kereta Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi Jadi Prioritas Pemerintah

Pemerintah akan mempercepat pengembangan jaringan perkeretaapian di luar Pulau Jawa sebagai langkah strategis menekan biaya logistik, mengurangi ketimpangan wilayah, serta memperkuat konektivitas nasional. Jaringan kereta api akan dimaksimalkan di Pulau Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan pengembangan jaringan kereta api lintas pulau merupakan mandat langsung Presiden Prabowo Subianto sebagai bagian dari Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN), khususnya pada sektor infrastruktur dan konektivitas.

"Ini adalah visi besar Bapak Presiden. Kita ingin memastikan Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi tidak tertinggal terlalu jauh. Dengan membangun jaringan kereta api yang terintegrasi, kita bisa menekan biaya logistik secara signifikan dan meningkatkan daya saing ekonomi antarwilayah," ujar AHY dalam keterangannya, ditulis Minggu (26/4/2026).

Dalam konteks pengembangan wilayah, AHY menjelaskan setiap pulau memiliki tantangan dan potensi berbeda. Di Sumatera yang dibutuhkan adalah penguatan jaringan yang sudah dan perluasan jalur baru untuk membentuk jaringan perkeretaapian yang mumpuni bagi masyarakat.

Di Sulawesi sendiri baru ada satu jaringan panjang kereta api yang sedang dikebut pengembangannya. Yang dibutuhkan adalah melakukan integrasi jaringan dengan kawasan industri dan komoditas unggulan.

Sementara itu di Kalimantan sama sekali belum ada jalur kereta api. Pembentukan jaringan kereta api di sana memerlukan pembangunan dari titik nol.

"Kalimantan bahkan belum memiliki jaringan kereta api. Ini menjadi peluang besar bagi kita untuk membangun dari awal dengan perencanaan yang lebih baik, termasuk untuk mendukung logistik dan komoditas," ujar AHY.

Dia menambahkan hingga saat ini masih terdapat ketimpangan cukup besar dalam pengembangan transportasi berbasis rel di Indonesia. Karena itu, diperlukan langkah strategis yang terencana dan kolaboratif lintas kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah.

"Kita harus jujur melihat kondisi hari ini. Jaringan kereta api kita masih sangat terbatas dibandingkan negara lain. Ini bukan untuk membuat kita pesimis, tetapi justru menjadi pemicu agar kita bekerja lebih keras dan lebih terarah," lanjut AHY.

AHY juga menyoroti rendahnya kontribusi kereta api terhadap mobilitas nasional. Dia menyebut angkutan penumpang kereta api saat ini baru mencapai sekitar 4%, sementara untuk urusan logistik angkutan kereta api baru menguasai sekitar 1% pasar pengiriman.

"Padahal, kereta api memiliki keunggulan sangat besar, termasuk dari sisi efisiensi dan emisi. Bahkan kontribusinya terhadap emisi gas rumah kaca sangat rendah, kurang dari 1%. Ini harus kita dorong sebagai bagian dari komitmen menuju net zero emission," pungkas AHY.