.webp)
Pemerintah mulai tancap gas merealisasikan proyek Giant Sea Wall (GSW) atau tanggul laut raksasa di sepanjang pesisir Pantai Utara (Pantura) Jawa. Proyek yang digadang-gadang jadi benteng menghadapi banjir rob hingga penurunan muka tanah ini akan membentang 575 kilometer (km), melintasi lima provinsi dari Banten hingga Jawa Timur.
Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOPPJ), Didit Herdiawan Ashaf, mengatakan proyek raksasa ini tidak akan dibangun sekaligus, melainkan dibagi ke dalam 15 segmen agar pengerjaannya bisa dikebut secara paralel.
"Pembangunannya sendiri lebih kurang sekitar 575 km di Pantura Jawa. Tidak kecil atau tidak pendek panjang ini. Kita bagi ke dalam 15 segmen di mana bisa menggunakan kegiatan pembangunan secara paralel," kata Didit usai Kick Off Meeting Infrastruktur Perlindungan Pesisir Pantura di Kantor Kementerian Perikanan dan Kelautan, Jakarta Pusat, Senin (4/5/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Saat ini, proyek masih berada di tahap perencanaan. Pemerintah ingin memastikan proses perencanaan dan persiapan berjalan beriringan sebelum masuk ke tahap konstruksi fisik, meski waktu groundbreaking belum bisa dipastikan.
"Oleh karena itu kami juga melaksanakan kegiatan perencanaan. Groundbreaking program dan groundbreaking infrastruktur supaya berjalan bersama-sama," jelasnya.
Meski masih tahap awal, progres di sejumlah titik sudah cukup maju. Didit mengungkapkan, perencanaan untuk wilayah Kendal, Semarang, dan Demak sudah hampir rampung dan mendekati 80%. Tiga wilayah ini pun disiapkan sebagai prioritas awal pembangunan.
"Jadi dimasukkan sekarang kan sudah kita hitung besarannya untuk Kendal, Semarang, Demak sudah hampir 80% itu perencanaan detailnya. Nah yang Pekalongan kita sedang melaksanakan mitigasi," ujarnya.
Untuk wilayah lain seperti Pekalongan, kajian masih terus diperdalam, terutama menyangkut kondisi perairan dan karakter pantai agar pembangunan nantinya tepat sasaran.
"Tentunya perlu ada investigasi lagi untuk perairannya, pantainya dan sebagainya. Tetap kita lakukan. Sehingga pelaksanaan kegiatan ini bisa dilaksanakan simultan sebetulnya. Makanya kami bangun dengan menggunakan cara 15 segmen," sambung Didit.
Di sisi lain, pemerintah menegaskan proyek ini bukan sekadar infrastruktur biasa, melainkan kebutuhan mendesak. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyebut ancaman di kawasan Pantura sudah terlalu nyata untuk ditunda penanganannya.
"Ada 5 Provinsi, 20 Kabupaten dan 5 Kota di Pantura Jawa yang tentu berdampak langsung akibat tantangan dan ancaman alam yang kita hadapi bersama," ujarnya.
Menurut AHY, tanpa intervensi besar seperti giant sea wall, dampak yang ditimbulkan tidak hanya soal lingkungan, tapi juga bisa menggerus aktivitas ekonomi hingga membahayakan keselamatan warga.
"Ada 17 juta dari 52 juta masyarakat di sekitar Pantura, dan juga untuk melindungi ekonomi yang berkontribusi terhadap PDB secara nasional itu kurang lebih 27,53%. Jadi ini adalah sesuatu yang sangat strategis," tegas AHY.
Karena itu, proyek ini dimasukkan ke dalam prioritas utama pembangunan nasional, sejalan dengan visi besar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
"Itu mengapa salah satu bagian dari Asta Cita dan visi dari Bapak Presiden Prabowo Subianto bahkan diletakkan di prioritas yang utama pada program kerja prioritas nasional, PKPN," kata AHY.
Namun di balik urgensinya, tantangan terbesar proyek ini ada pada pendanaan. Dengan estimasi kebutuhan mencapai US$ 80-100 miliar atau sekitar Rp 1.389,92-1.737,4 triliun, pemerintah tidak bisa hanya mengandalkan APBN.
"Ini adalah proyek yang besar dikatakan mega proyek 15 - 20 tahun melibatkan sumber pendanaan yang beragam juga tentu tidak hanya dari APBN, tidak hanya dari fiskal kita tapi juga kombinasi dengan investasi, kerjasama atau public private partnership dalam dan luar negeri yang tentunya dalam semangat yang saling menguntungkan," pungkasnya.
(igo/fdl)
