Pancasila, Prabowo, dan Derap Infrastruktur untuk Semua

Pidato Presiden Prabowo Subianto pada Peringatan Hari Lahir Pancasila, 1 Juni 2026, bukan sekadar orasi seremonial pengisi kalender kenegaraan. Di balik retorikanya yang tegas, tersimpan sebuah autokritik tajam sekaligus manifesto arah baru pembangunan nasional.

Presiden secara transparan menggugat paradoks pertumbuhan ekonomi kita selama beberapa dasawarsa terakhir. Pertanyaan retorisnya, "Apakah pertumbuhan itu sudah merata, sudah dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia secara adil?", menjadi tamparan keras yang mendesak sebuah reorientasi radikal: mengembalikan kompas pembangunan pada rel Ekonomi Pancasila.

Manifestasi paling nyata dari Ekonomi Pancasila-khususnya sila kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia-berada pada salah satunya bagaimana cara kita membangun konektivitas dan ruang hidup. Di sinilah letak gagasan besar dan visi luar biasa dari Presiden Prabowo Subianto.

Melalui pemikiran visionernya, Presiden menyadari betapa vitalnya mengintegrasikan pembangunan fisik dengan keadilan spasial, yang sadar geografi ketidakadilan dan menghilangkan hambatan spasial pelanggeng ketimpangan (Soja, 2010).

Gagasan besar inilah yang telah melahirkan entitas baru bernama Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Sebuah pesan tersirat yang sangat kuat dari Presiden Prabowo: pemerintah bukan sekadar "tukang" yang sibuk membangun fisik dan mengejar pertumbuhan ekonomi semata. Pembangunan infrastruktur sudah seharusnya selalu selaras dengan pembangunan wilayah, tidak boleh berdiri sendiri secara eksklusif. Konsep makro inilah yang kemudian diterjemahkan oleh Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), melalui semangat bermakna mendalam: Infrastruktur untuk Semua (No One Left Behind).

Untuk mewujudkan visi besar tersebut, Menko AHY diberikan amanah untuk mengorkestrasi lima kementerian teknis strategis-Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta Kementerian Transmigrasi-agar bergerak dalam satu harmoni demi memastikan negara hadir di seluruh pelosok Indonesia.

Peran Infrastruktur: Bukan Sekadar Fisik, Melainkan Fondasi Kehidupan

Dalam orkestrasi baru ini, kita harus meluruskan cara pandang keliru yang sering kali mengecilkan peran pembangunan infrastruktur dan direduksi sebatas membangun fisik bendungan, jembatan, dan jalanan aspal semata.

Di era Presiden Prabowo, pembangunan infrastruktur tampil dengan relevansi dan nyawa yang jauh lebih besar. Setiap proyek infrastruktur fisik bertransformasi menjadi pondasi kesejahteraan, pertumbuhan, serta perwujudan mimpi-mimpi besar bangsa. Hal ini sejalan dengan berbagai konsensus dalam literatur akademik. Calderón & Servén (2004), misalnya, yang menjelaskan dualitas implikasi infrastruktur: mendorong pertumbuhan sekaligus mengurangi ketimpangan. Atau Estache & Fay (2007) yang menemukan korelasi antara ketimpangan pertumbuhan dengan defisit investasi infrastruktur. Artinya, semakin baik infrastruktur di negara tersebut, maka akan semakin rendah juga ketimpangannya.

Peran krusial dan strategis pembangunan infrastruktur hari ini setidaknya bertumpu pada pilar-pilar peradaban baru, dengan tiga diantaranya adalah irigasi, jalan daerah, dan sekolah rakyat.

Pertama, jantung swasembada pangan melalui Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, Serta Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Untuk Mendukung Swasembada Pangan. Pangan adalah soal mati hidupnya suatu bangsa. Guna mendukung Kementerian Pertanian dan sektor terkait, Presiden Prabowo memberikan amanat besar kepada Menko AHY untuk memimpin akselerasi jaringan pengairan lewat Inpres Irigasi. Di sinilah Kementerian PU mengambil peran vital dengan membangun, meningkatkan, dan merehabilitasi saluran irigasi secara masif, mulai dari jaringan primer, sekunder, hingga tersier. Air tidak lagi sekadar mimpi, melainkan dipastikan sampai ke petak sawah para petani kala dibutuhkan, menjadi garansi bagi tercapainya swasembada pangan nasional.

Kedua, urat nadi perekonomian rakyat via Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2025 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah Untuk Mendukung Swasembada Pangan dan Energi, atau dikenal dengan Inpres Jalan Daerah. Melalui instrumen ini, negara tidak lagi kaku melihat batasan status jalan nasional, provinsi, atau kabupaten/kota. Mandat yang dikawal Kemenko Infra ini menugaskan Kementerian PU untuk mengintervensi jalan-jalan daerah yang paling krusial bagi kehidupan sehari-hari masyarakat.

Fokusnya adalah membangun dan memperbaiki ruas penghubung dari dan ke sentra-sentra produksi dan industri, khususnya sentra pangan. Pelaksanaan Inpres Jalan Daerah tidak hanya ditujukan untuk memperbaiki infrastruktur, tetapi juga untuk mempercepat transformasi ekonomi daerah. "Melalui sinergi pusat dan daerah, kami ingin memastikan setiap kilometer jalan yang dibangun memberikan dampak langsung bagi masyarakat, baik melalui peningkatan akses ekonomi, efisiensi logistik, maupun penciptaan lapangan kerja baru," tegas Menteri PU, Dody Hanggodo sebagaimana dikutip Berita Satu (13/10/2025).

Ketiga, memutus rantai kemiskinan ekstrem lewat Sekolah Rakyat. Ini adalah salah satu terobosan paling humanis dari integrasi infrastruktur dan pembangunan manusia. Kementerian PU kini memegang tugas krusial membangun Sekolah Rakyat yang dikhususkan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem yang selama ini kesulitan atau tidak pernah menyentuh bangku sekolah. Pada tahap dua, pembangunan sekolah rakyat permanen dilakukan secara serentak di 93 kabupaten/kotamadya di seluruh Indonesia. Setiap sekolah menyerap sekitar 1.000 siswa dari 1.000 keluarga. Proyek fisik sekolah ini bukan sekadar bangunan beton, melainkan sebuah gerbang kesempatan bagi anak-anak marginal untuk melompat menuju kehidupan yang lebih baik, sekaligus mengangkat derajat ekonomi keluarga mereka.

Menyuntikkan Nyawa Konektivitas & Kolaborasi Integratif Tata Ruang

Pembangunan infrastruktur dasar dan strategis secara masif yang dilakukan tentu akan menjadi sia-sia tanpa adanya peran interkoneksi yang matang. Sejarah mencatat pelajaran mahal: banyak pembangunan infrastruktur masa lalu memakan biaya sangat besar, tetapi berujung sepi bahkan tersia-siakan karena tidak terbangunnya konektivitas yang baik. Pelabuhan megah atau bandara baru tanpa akses moda yang terintegrasi akhirnya hanya menjadi uang rakyat yang terkuras tanpa hasil.

Di sinilah peran Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menjadi vital sebagai penyuntik nyawa konektivitas multimoda (darat, laut, udara, dan kereta api). Kemenhub memastikan bahwa begitu Kementerian PU membuka akses jalan daerah, moda transportasinya langsung siap bergerak saling terhubung dari sentra pertumbuhan ke seluruh wilayah Indonesia. Mengemban visi dan mandat dari Presiden Prabowo, Menko AHY mendorong Kemenhub untuk memperbesar peran perkeretaapian.

Sesuai riset global yang ada, kereta adalah moda logistik massal yang paling murah dan efisien. Berdasarkan Laporan Bank Dunia (2025) bertajuk "Transforming Logistics: The Power of Rail Investment," sejak pembangunan jalur kereta di India periode 2011 - 2024, kapasitas kereta barang meningkat empat kali lipat, dan biaya logistik berkurang hingga $58 juta.

Di Uzbekistan, jalur rel baru mengurangi biaya angkutan barang untuk komoditas utama hingga 80 persen. Hal ini juga diafirmasi oleh Association of American Railroads (AAR, 2025) bahwa rata-rata kereta dapat memindahkan satu ton barang sejauh hampir 500 mil hanya dengan satu galon bahan bakar, menjadikannya 3 - 4 kali lebih efisien bahan bakar dibanding truk. Harapan besar kini diletakkan agar pembangunan jaringan rel dan kereta cepat tidak lagi Jawa-sentris, melainkan merambah ke Kalimantan, Sumatera, hingga Sulawesi.

Selain itu, cara pandang terhadap bandara diubah total; bandara bukan lagi dianggap sebagai "wajah belakang" tempat mendarat belaka, melainkan wajah depan Indonesia yang mencerminkan martabat dan impresi pertama bangsa di mata dunia internasional. Kerja-kerja besar konektivitas Kemenhub dan pembangunan infrastruktur dasar dan strategis masif Kementerian PU ini mustahil terwujud dengan mulus tanpa adanya sinkronisasi di hulu, yang dikawal oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Isu terbesar dari kegagalan infrastruktur masa lalu sering kali berakar pada penyediaan lahan yang tersendat dan tata ruang yang berantakan. Kementerian ATR/BPN menjadi penjamin bahwa setiap jengkal tanah yang digunakan memiliki kepastian hukum yang adil dan tata ruang yang matang, sehingga pembangunan berjalan cepat tanpa melahirkan konflik agraria atau mengorbankan hak hidup rakyat kecil.

Dari Megaproyek Menuju Integrasi Kewilayahan

Tantangan terbesar Kemenko Infrastruktur adalah memastikan bahwa proyek skala raksasa pun memiliki dampak instan ke tingkat akar rumput. Dinamika ini terlihat jelas dengan terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2026, di mana Presiden Prabowo resmi menunjuk Menko AHY sebagai Ketua Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB), menggantikan posisi yang selama era sebelumnya melekat pada Luhut Binsar Pandjaitan. Amanat baru ini membawa pesan simbolik yang sangat kuat. Penunjukan Menko Infrastruktur sebagai ketua komite menegaskan bahwa pengelolaan megaproyek canggih seperti kereta cepat Whoosh tidak boleh lagi dilihat sebagai proyek transportasi terisolasi yang semata-mata mengejar keuntungan komersial.

Perspektif ini sejatinya telah lama dikenal dalam diskursus pembangunan kewilayahan sebagaimana dicetuskan ekonom François Perroux (1955) dengan Teori Kutub Pertumbuhan (Growth Pole Theory). Pertumbuhan tidak muncul secara tersebar pada waktu yang sama, tetapi termanifestasi pada titik-titik atau kutub pertumbuhan dengan intensitas yang beragam, lalu menyebar melalui berbagai saluran dengan dampak akhir yang berbeda-beda bagi perekonomian.

Artinya, stasiun KCJB harus diposisikan sebagai kutub yang aktif memancarkan pertumbuhan ke wilayah sekitarnya, bukan sekadar titik henti perjalanan. Di bawah koordinasi Kemenko Infrastruktur, komite ini harus mengawinkan aspek mobilitas tinggi dengan penataan tata ruang koridor wilayah (yang dikawal Kementerian ATR/BPN) serta aksesibilitas jalan penunjang (oleh Kementerian PU).

Pendekatan lintas kementerian ini sejalan dengan konsep Next-Gen TOD (TransitOriented Development) yang dikembangkan Zhang (2025), yang menggeser fokus dari sekadar simpul transit menuju integrasi koridor dan jaringan yang lebih luas, dengan menyeimbangkan tiga hasil utama: efisiensi, ekuitas, dan keberlanjutan lingkungan. Stasiun kereta cepat harus mampu berfungsi sebagai magnet pertumbuhan yang menghidupkan pelaku UMKM, menyerap tenaga kerja lokal, dan terintegrasi dengan transportasi publik masyarakat luas, sehingga kemajuan teknologi tinggi tidak melahirkan polarisasi sosial.

Kesimpulan: Menggapai Ultimate Goal Pembangunan

Seperti yang berulang kali disampaikan oleh Menko AHY dalam berbagai kesempatan, esensi sejati dari seluruh program kerja pembangunan adalah bagaimana kita bisa memberikan manfaat terbaik dan sebesar-besarnya untuk masyarakat. Itulah tujuan utama dari seluruh program di bidang infrastruktur. Membangun infrastruktur yang berkeadilan berarti berani memastikan bahwa keadilan sosial harus mengalir di setiap aspal jalan daerah, setiap aliran air irigasi petani, setiap ruang kelas Sekolah Rakyat, hingga setiap sertifikat tanah di desa-desa terpencil.

Tugas mulia ini kini berada di pundak Kemenko Infrastruktur beserta kementerian teknisnya. Dengan komitmen mengikis ketimpangan kewilayahan, eksekusi yang bersih tanpa kebocoran, serta integrasi wilayah yang matang, setiap daya upaya pembangunan nasional akan benar-benar kembali pada khitahnya: dikelola secara bertanggung jawab demi sebesar-besar kemakmuran, kemandirian, dan martabat seluruh rakyat Indonesia.

Dalam upaya mewujudkan itu semua, Presiden Prabowo dalam bukunya Paradoks Indonesia (2017) telah menegaskan bahwa pemerintah harus proaktif, pemerintah harus jadi pelopor dalam soal pembangunan, soal pertanian, soal pembangunan prasarana, soal menciptakan lapangan kerja, dan soal mengurangi kemiskinan. Kini, saatnya seluruh jajaran pemerintahan pimpinan Presiden Prabowo bekerja keras bersama-sama berupaya untuk mewujudkannya.

Dr. Herzaky Mahendra Putra

Staf Khusus Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan