Gambir Bakal Jadi Stasiun Nasional!

Stasiun Gambir akan disulap menjadi Stasiun Nasional yang memadukan layanan kereta jarak jauh (KJJ) dengan Commuter Line atau KRL. ini dipastikan oleh Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi.

Revitalisasi ini bertujuan untuk membangun konektivitas antar-moda transportasi di Jakarta. Bahkan, menurut Dudy, Stasiun Gambir diproyeksikan menjadi hub perkeretaapian di Indonesia.

"Kalau (hub perkeretaapian) almost ya. Karena di situ kan nanti bisa connect dengan beberapa stasiun, moda transportasi. (Naik) kereta menjadi lebih mudah terjangkau, maksudnya yang naik kereta bisa nyambung LRT, malah sampai (Kereta Cepat) Whoosh dari (Stasiun) Cawang. Kemudian bisa sampai ke bandara juga," ujar Dudy saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (17/6/2026).

Dudy memastikan layanan penumpang KRL di Stasiun Gambir tidak akan menggantikan layanan kereta jarak jauh. Keduanya akan tetap beroperasi berdampingan.

Ia juga tidak khawatir jika penggabungan dua layanan kereta ini akan membuat Stasiun Gambir menjadi terlalu padat. Menurutnya, Stasiun Gambir masih memenuhi kapasitas.

"Nggak (crowded) juga sih. Kalau kita lihat kan sebenarnya lahannya masih bisa memenuhi kapasitas. Tentunya nanti kita sesuaikan lah dengan kapasitas apakah seluruh (kereta) Commuter disitu. Tapi yang pasti bahwa itu ada (kereta) Commuter dan ada (kereta) jarak jauh yang kita satukan," jelas Dudy.

Saat ditanya apakah Stasiun Gambir akan menggeser posisi Stasiun Manggarai sebagai stasiun sentral, Dudy menepisnya. Menurut Dudy, Stasiun Gambir akan mengusung konsep sebagai wajah perkeretaapian Indonesia.

"Enggak juga. Jadi, (Stasiun Gambir menjadi) stasiun nasional. Jadi kayak mukanya, wajahnya perkeretaapian," beber Dudy.

Dody menegaskan proyek renovasi ini merupakan instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Terkait waktu pelaksanaannya, Dudy menyebut PT KAI sedang mematangkan perencanaannya.

Anggaran proyek ini tidak berasal dari anggaran Kementerian Perhubungan, melainkan anggaran dari PT KAI. Langkah ini sejalan dengan rencana pemerintah sedang menggodok aturan penyerahan aset stasiun dari kementerian ke operator.

"(angggaran dari) KAI, ya, KAI. Kita kan sedang menuju bahwa Aset itu akan dikelola, Akan diserahkan kepada KAI. Sedang kita godok aturannya supaya pemisahan antara regulator dan operator Menjadi lebih jelas. Modelnya bisa seperti yang Angkasa Pura. Kemudian Airnav sudah berjalan, Pelindo," jelas Dudy.