.webp)
Pembangunan infrastruktur di Jawa Barat masih menghadapi kendala pembebasan lahan. Kondisi tersebut dinilai dapat memengaruhi percepatan pelaksanaan sejumlah proyek strategis di daerah.
Anggota Komisi V DPR RI Sudjatmiko mengatakan pembangunan infrastruktur di Jawa Barat memerlukan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota agar proyek yang telah direncanakan dapat berjalan sesuai target.
Menurutnya, Jawa Barat sebagai provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia membutuhkan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi untuk mendukung konektivitas, pertumbuhan ekonomi, dan penanganan bencana hidrometeorologi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Pembangunan infrastruktur di Jawa Barat tidak boleh berjalan parsial. Seluruh pemangku kepentingan harus bergerak bersama, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, hingga pemerintah daerah. Sinergi menjadi kunci agar setiap proyek strategis dapat terealisasi tepat waktu dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," ujar Sudjatmiko dalam Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Jumat (3/7/2026).
Ia mengatakan pembebasan lahan masih menjadi salah satu hambatan dalam pelaksanaan proyek infrastruktur. Padahal, pemerintah pusat melalui kementerian teknis telah menyiapkan program beserta dukungan anggarannya.
Menurutnya, apabila persoalan di tingkat daerah belum terselesaikan, pelaksanaan proyek dapat mengalami keterlambatan dan memengaruhi penyerapan anggaran.
Sudjatmiko mencontohkan pembangunan flyover di Kota Bekasi yang secara teknis telah siap, namun masih menunggu percepatan penyelesaian pembebasan lahan agar konstruksi dapat dimulai.
Menurutnya, kondisi tersebut dapat menjadi evaluasi bagi pemerintah daerah agar kesiapan proyek dipenuhi sebelum memasuki tahap pelaksanaan.
Selain pembangunan jalan dan jembatan, Komisi V DPR RI juga menyoroti penanganan banjir di sejumlah wilayah Jawa Barat. Menurut Sudjatmiko, penanganan banjir perlu dilakukan melalui pembangunan infrastruktur sumber daya air, penataan ruang, pengendalian alih fungsi lahan, normalisasi sungai, serta penyediaan hunian bagi warga di kawasan rawan banjir.
"Penanganan banjir tidak cukup hanya dengan membangun infrastruktur fisik. Kita membutuhkan perencanaan tata ruang yang baik, menjaga kawasan resapan air, memperkuat penghijauan di sepanjang bantaran sungai, serta menyiapkan solusi permukiman yang aman bagi masyarakat," katanya.
Ia juga mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan pemerintah kabupaten/kota menyiapkan usulan program yang memenuhi readiness criteria agar dapat memperoleh dukungan pendanaan dari pemerintah pusat, termasuk melalui skema Instruksi Presiden (Inpres).
"Dengan kesiapan dokumen perencanaan yang baik, peluang daerah mendapatkan alokasi anggaran akan semakin besar," ujarnya.
Sudjatmiko menambahkan Komisi V DPR RI akan menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran dalam mengawal pembangunan infrastruktur di Jawa Barat.
"Komisi V DPR RI akan terus mengawal pembangunan infrastruktur agar berjalan sesuai target. Pembangunan yang berkualitas bukan hanya mempercepat pertumbuhan ekonomi, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat, memperkuat konektivitas wilayah, serta menciptakan pembangunan yang berkelanjutan di seluruh Jawa Barat," tutup Sudjatmiko.
(fdl/fdl)
