.webp)
Pemerintah mau menjadikan Bandara Kertajati di Majalengka, Jawa Barat sebagai bengkel pesawat. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan proses yang tengah dilakukan adalah pengalihan aset dari Pemprov Jawa Barat ke pemerintah pusat.
"Ya, kita penginnya secepatnya, tapi kan semua butuh proses ya. Karena itu kan juga ada pengalihan aset yang tadinya milik Pemprov Jawa Barat untuk kemudian pengelolaannya akan dialihkan ke Pemerintah Pusat," ujar Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (22/7/2026).
Dia menjamin proyek mengubah Bandara Kertajati jadi bengkel pesawat bakal memberikan keuntungan besar bagi semua pihak. Pemerintah ingin mengoptimalkan hasil pembangunan Kertajati agar tidak menjadi proyek yang sia-sia.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ya pasti sangat menguntungkan toh. Kan pertama itu kita kan menghendaki Kertajati yang sudah dibangun itu bisa optimal. Jadi, berbagai macam ide dan skenario untuk mengoptimalkan Kertajati kan itu semua kita exercise. Itu jadi bagaimana kita mengoptimalkan aset yang sudah kita bangun, itu bisa memberikan manfaat yang lebih optimal," kata Prasetyo.
Jika Bandara Kertajati bisa hidup kembali, diharapkan ekosistem akan terbentuk dan memberikan dampak berganda terhadap ekonomi daerah.
"Termasuk kita meyakini kalau Kertajati nanti bisa kita hidupkan, ekosistem ekonomi masyarakat, multiplier effect-nya itu akan pasti secara otomatis dia akan tumbuh," ujar Prasetyo.
Berdasarkan catatan detikcom, pemerintah Provinsi Jawa Barat berniat melepas kepemilikan saham di Bandara Internasional Jawa Barat alias Bandara Kertajati yang berlokasi di Majalengka. Pemprov Jabar mengkaji skema tukar guling alias tukar kepemilikan saham di Bandara Kertajati dengan Bandara Husein Sastranegara.
Pemprov Jabar menginisiasi agar kepemilikan saham di Kertajati diberikan ke pemerintah pusat. Sebagai gantinya kepemilikan pusat di Bandara Husein digantikan oleh Pemprov Jabar. Rencana ini akan direalisasikan pada 2027.
Saat ini, Pemprov Jabar masih memegang dominasi kepemilikan saham BIJB Kertajati sebesar kurang lebih 70%, sementara sisanya dimiliki oleh PT Angkasa Pura II dan Koperasi ASN Jawa Barat.
Besarnya porsi saham daerah ini dinilai menjadi beban dalam fleksibilitas pengembangan bandara. Dengan menyerahkan saham mayoritas ke pusat, Pemprov berharap kendali operasional, pelayanan, hingga pengaturan rute penerbangan dapat dieksekusi lebih cepat dan masif oleh pemerintah pusat tanpa hambatan birokrasi daerah.
Lihat juga Video: Bandara Husein Sastranegara Beroperasi Lagi, Kertajati Nanti Diplot Jadi Bengkel Pesawat
