Menteri PU Akui Izin Cuti-Sakit Harus Persetujuannya: Banyak Izin Bodong

Menteri PU Akui Izin Cuti-Sakit Harus Persetujuannya: Banyak Izin Bodong

Heri Purnomo - detikFinance
Rabu, 22 Jul 2026 15:43 WIB
Menteri PU Dody Hanggodo
Foto: Heri Purnomo
Jakarta -

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo buka suara soal adanya perubahan alur perizinan permohonan izin cuti tahunan dan izin sakit yang harus melalui persetujuan dirinya. Dody mengatakan langkah tersebut dilakukan lantaran ia menemukan banyak dugaan izin dan surat sakit palsu di lingkungan Kementerian PU.

Oleh karena itu, perizinan yang sebelumnya berada di bawahannya, kemudian ia ubah menjadi persetujuan dari dirinya.

Menurut Dody, selama ini persetujuan yang dilakukan berlangsung terlalu cepat. Dengan adanya persetujuan langsung dari dirinya, maka ia bisa menugaskan bawahnya untuk mengecek kebenaran dari surat sakit tersebut. Proses ini baru berlangsung sekitar 3 bulan.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Terus saya kok merasa yang ada merasa enggak beres, gitu. Ada merasa enggak beres gitu loh. Kalau kita nyetir mobil, kita anggap terlalu cepat, kan harus kita tarik rem dulu lah. Ini saya tarik rem. Saya tarik rem supaya semua lari ke saya. Kalau semua lari ke saya, kan saya bisa ngecek. Ternyata izinnya banyak yang bodong gitu," ujar Dody di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Rabu (22/7/2026).

"Izin bodong itu maksudnya surat sakit palsu, surat apa palsu. Kalau barang itu jatuh ke saya, kan saya bisa perintahkan Irjen untuk ngecek. Tapi kalau proses itu di bawah, kan saya enggak tau," sambungnya.

ADVERTISEMENT

Meski demikian, Dody menegaskan kebijakan tersebut hanya bersifat sementara. Jika tata kelola perizinan telah kembali tertib, kewenangan persetujuan cuti akan dikembalikan ke mekanisme semula.

"Makanya ini proses temporary aja. Nanti kalau sudah memang sudah tertata lagi balik ke awal, saya balikin lagi," bebernya.

Adapun ketika ditanya soal kebijakan ini apakah tidak membebani dirinya dalam menjalankan tugasnya sebagai Menteri PU, Dody mengakui bahwa kebijakan tersebut memang menambah beban pekerjaannya sebagai menteri.

Namun, menurutnya langkah itu diperlukan untuk membangun integritas aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Kementerian PU. Pasalnya kata Dody, Kementerian PU banyak mengerjakan proyek yang nilainya tidak sedikit, sehingga diperlukan adanya kejujuran.

"Ini dalam rangka saya membentuk ASN Kementerian PU yang lebih berkualitas, yang lebih berintegritas, yang lebih berakhlak yang selalu menghadirkan Tuhan di hatinya. Jangan lupa loh, PU itu tiap tahun mengelola ratusan triliun uang rakyat," pungkasnya.

Tonton juga video "Menteri PU soal Gaya Komunikasi Dikritik: Saya dari Jatim, Agak Slengekan"

(hrp/fdl)
Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Hide Ads