Otorita IKN Minta Tambah Rp 15,8 Triliun, Purbaya Jawab Begini

Otorita IKN Minta Tambah Rp 15,8 Triliun, Purbaya Jawab Begini

Andi Hidayat - detikFinance
Rabu, 09 Sep 2026 20:15 WIB
Sejumlah pengunjung berjalan di depan Istana Negara di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Sabtu (21/3/2026). Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) membuka kesempatan masyarakat umum untuk datang dan melihat secara langsung perkembangan Nusantara selama libur Lebaran 2026, di antaranya dapat menikmati KIPP yakni kawasan Istana Negara, glamping IKN, embung MBH, Plaza Seremoni, Taman Kusuma Bangsa, hingga Plaza Bhineka Tunggal Ika. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/rwa.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.Foto: Retno Ayuningrum
Jakarta -

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku belum menerima usulan anggaran tambahan dari Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN). Tambahan anggaran yang diajukan sebesar Rp 15,8 triliun untuk pagu indikatif OIKN tahun 2027.

Purbaya juga belum memberikan lampu hijau untuk penambahan anggaran pembangunan IKN. Ia mengaku akan terlebih dahulu mempelajari usulan anggaran tersebut.

"Saya nggak tahu, saya harus lihat dulu suratnya seperti apa, alasan seperti apa," ungkap Purbaya kepada wartawan di kantor Kemenkeu, Jakarta, Rabu (9/9/2026).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Sebagai informasi, tambahan anggaran diusulkan oleh Sekretaris OIKN Bimo Adi Nursanthyasto, dalam rapat bersama Komisi II pada Selasa (1/9) kemarin. Tambahan anggaran tersebut akan dialokasikan untuk pembangunan fisik, sarana dan prasarana pendukung pembangunan IKN batch II-III.

Dalam rapat tersebut, Bimo menjelaskan pagu indikatif OIKN baru tercatat sebesar Rp 6,7 triliun. Padahal total kebutuhan anggaran untuk pembangunan IKN mencapai Rp 22,5 triliun.

ADVERTISEMENT

"Dari total kebutuhan anggaran Otorita IKN tahun anggaran 2027 sebesar Rp 22,5 triliun telah dialokasikan dalam pagu indikatif sebesar Rp 6,7 triliun sehingga masih terdapat kebutuhan tambahan anggaran sebesar Rp 15,8 triliun yang terdiri dari pembangunan IKN batch kedua sebesar Rp 7,22 triliun, pembangunan IKN batch ketiga sebesar Rp 8,57 triliun," ungkap Bimo dikutip dari YouTube TV Parlemen.

Simak juga Video 'Prabowo Wanti-wanti Jangan Sampai Karhutla Masuk Zona Inti IKN':

(ahi/hns)

Anda menyukai artikel ini

Artikel disimpan

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Belum ada komentar.
Jadilah yang pertama berkomentar di sini
Hide Ads