.webp)
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memberi tanggapan terkait rencana PT Kereta Api Indonesia (KAI) mengimpor kereta rel listrik (KRL) bekas asal Jepang. Menurut AHY, rencana tersebut merupakan hal yang wajar dalam upaya memperkuat sektor transportasi nasional.
AHY mengaku belum bisa memberikan komentar terlalu jauh terkait rencana tersebut. Ia menyatakan perlunya koordinasi dan diskusi lebih mendalam dengan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi serta PT KAI.
"Saya belum bisa memberikan komentar terlalu jauh, saya nanti ingin diskusi dulu dengan Menteri Perhubungan dan juga Direktur KAI. Prinsipnya adalah memang kita terus ingin mengembangkan jaringan kereta," ujar AHY saat ditemui usai acara ISF, Jakarta, Rabu (7/10/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
AHY menjelaskan dalam pengembangan jaringan transportasi kereta mencakup dua hal, yakni prasarana dan sarana. Dari sisi prasarana, AHY menyebut pemerintah berfokus mengembangkan jalur rel.
Saat ini tercatat ada sekitar 7.000 kilometer rel aktif di Indonesia. Ke depannya, masih banyak proyek reaktivasi maupun pembangunan rel baru di berbagai rencana tapak jalur kereta api (trase) yang dinilai krusial untuk mobilitas serta logistik barang.
"Komoditas yang ada di Sumatera, Kalimantan, termasuk Sulawesi sebetulnya sudah sangat membutuhkan jaringan kereta logistik," jelas AHY.
Sementara untuk kebutuhan penumpang, AHY mengaku masih memerlukan penambahan armada atau rangkaian kereta (train set) yang berkapasitas memadai. Di tengah kebutuhan tersebut, AHY memandang rencana kerja sama pengadaan dari luar negeri sebagai sesuatu yang wajar, selama tetap memperhatikan kepentingan industri domestik.
"Kalau ada kerja sama dengan negara-negara lain termasuk Jepang, saya rasa adalah sebuah kewajaran, tapi yang paling penting semangatnya juga adalah bagaimana industri perkeretaapian nasional juga hidup, berkembang. Ada transfer of technology yang kemudian kita kembangkan sendiri menjadi inovasi domestik yang dibutuhkan untuk ke depan," beber ia.
Sebelumnya, Dudy Purwagandhi buka suara soal KRL bekas oleh PT KAI (Persero). Menurutnya, sampai sekarang dirinya belum menentukan sikap apakah setuju impor dilakukan atau tidak.
Dudy tak mau buru-buru menentukan sikap soal impor KRL, baginya semua pemangku kepentingan perlu duduk bersama memandang permasalahan ini dan langsung menentukan keputusan.
"Kita harus duduk untuk merumuskan apa yang menjadi kebutuhan daripada KAI, dan juga apa yang menjadi concern dari INKA. Jadi kami juga perlu bicara dengan BUMN kebijakan yang tepat seperti apa," ujar Dudy dalam diskusi di Mercure Bandung City Centre, Kota Bandung, Jawa Barat, Jumat (2/10/2026) yang lalu.
(acd/acd)
