.webp)
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan bahaya yang mengintai Pantau Utara Jawa (Pantura). Pantura tenggelam jika permukaan tanah terus menurun.
AHY mengungkapkan bahwa 90% air baku untuk kebutuhan industri masih bersumber dari air tanah. Sementara itu, sekitar 70% kebutuhan air bersih rumah tangga juga masih mengandalkan air tanah.
AHY menilai, kondisi ini menjadi perhatian pemerintah. Penggunaan air tanah secara berlebihan dapat memperparah penurunan muka tanah atau land subsidence. Dampaknya, kawasan pesisir semakin rentan terhadap banjir rob dan ancaman kenaikan muka air laut.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ini yang sebetulnya menjadi alarm yang harus kita antisipasi. Kalau tidak, land subsidence semakin buruk dan Pantura semakin terancam. Jadi, setinggi-tingginya kita membangun tanggul pantai, tapi kalau permukaan tanahnya turun terus, ya rasanya setiap saat kita harus meninggikan tanggul-tanggul kita dan ini tidak sustainable," ujar AHY dalam Rapat Kordinasi membahas Swasembada Air Nasional di Jakarta, Kamis kemarin.
AHY juga menyoroti rendahnya pengajuan izin penggunaan air tanah oleh pelaku usaha. Berdasarkan data yang dipaparkannya, rasio permohonan izin atau Surat Izin Pengusahaan Air Tanah (SIPA) terhadap estimasi jumlah pelaku usaha dalam sistem Online Single Submission (OSS) hanya 0,67%.
Dari estimasi 6,4 juta pelaku usaha, jumlah pemohon izin tercatat sekitar 43 ribu. AHY menilai kondisi tersebut perlu ditertibkan agar penggunaan air tanah oleh pelaku usaha dapat terdata dan diawasi. "Ini sangat tidak proper, karena rasio permohonan SIPA terhadap estimasi OSS yang 0,67%," terangnya.
AHY juga melaporkan bahwa setidaknya ada 1.565 entitas usaha yang tidak memiliki izin atau persetujuan penggunaan sumber daya air.
"Dan 1.565 entitas usaha yang ditemukan tidak memiliki izin atau persetujuan September 2026. Jadi, nanti bisa dielaborasi lebih lanjut. Nah, padahal ketentuan perundang-undangannya sudah cukup jelas. Payung hukumnya sudah ada. Ini Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023. Dasar penyesuaian perizinan dan sanksi administratif terkait sumber daya air," katanya.
(hrp/fdl)
