Cegah Calo dan Joki, Seleksi CPNS Libatkan Kepolisian

Jakarta - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), bersama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Badan Kepegawaian Negara (BKN) menandatangani nota kesepahaman dengan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam rangka pengamanan seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) hari ini.

Menteri PANRB Syafruddin mengatakan, kerja sama ini terselenggara untuk mengamankan seleksi CPNS dengan jumlah kebutuhan mencapai 238.015 orang. Sehingga, ada kepastian CPNS murni tanpa ada rekayasa.

"Hal ini bermaksud memberikan kepastian pada CPNS melakukan seleksi, bahwa apa yang diupayakan betul-betul murni, tidak ada satu hal pun yang mengganggu atau direkayasa pihak lain," terangnya di Kementerian PANRB Jakarta, Jumat (28/9/2018).

Baca juga: Anies Harap CPNS Pemprov DKI Diisi Kaum Milenial yang Kreatif

Syafruddin mengatakan, gangguan yang dimaksud seperti adanya tindakan percaloan atau joki dalam seleksi CPNS. Dengan menggandeng Polri, dia berharap masyarakat tidak menjadi resah.

"Tentu ada hal-hal yang bisa terjadi antara lain sistem percaloan, joki dan sebagainya yang selama ini kerap berlangsung di tengah masyarakat. Kami mohon Polri jajaran antisipasi melalui operasi besar-besaran menggunakan teknologi canggih menangkap pelaku," tambahnya.

Memang, seleksi CPNS saat ini telah menggunakan sistem elektronik yang canggih. Namun, Syafruddin mengatakan, perlu ada tambahan pengamanan.

Baca juga: CPNS Harus Mengabdi 10 Tahun Jika Tak Mau 'Disetrap'

"Walaupun BKN menggunakan sesuatu yang cukup maju dalam IT yang berkembang pesat dan dilakukan setahun lalu, tapi perlu back up pengamanan. Tentu secara spesifik bukan hanya pengaman, tapi proses setelah pelaksanaan," tutupnya. (zlf/zlf)