Pantaskah Politisi Jadi Bos OJK?

Jakarta - Sebanyak 107 orang calon Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang lulus seleksi tahap pertama, yaitu administrasi telah diumumkan oleh Panitia Seleksi (Pansel). Dari total tersebut, ada dua nama politisi yang tercantum.

Adalah Melchias Markus Mekeng dari Partai Golkar dan Andreas Eddy Susetyo dari Partai PDI Perjuangan. Keduanya merupakan bagian dari Komisi XI DPR.

Enny Sri Hartati, Direktur INDEF (Institute For Development of Economics and Finance) menilai memang tidak ada salahnya kalangan politisi ikut serta mengejar posisi DK OJK. Seperti halnya kalangan lain di bidang ekonomi, hukum dan sebagainya.

Akan tetapi, memang ada kekhawatiran bahwa politisi yang cenderung rentan terhadap conflict of interest atau konflik kepentingan yang terjadi dari kelompok atau partai yang bisa mempengaruhi individu.

"Kalangan politisi dikhawatirkan sangat dekat dengan timbulnya conflict of interest," ungkapnya kepada detikFinance, Rabu (8/2/2017).

Enny menuturkan, setidaknya ada tiga yang diperlukan oleh pimpinan OJK yaitu integritas, kompetensi yang meliputi profesionalitas dan jauh dari conflict of interest. Ketiga hal tersebut, menurutnya sangat mendasar.

OJK, kata Enny tidak jauh berbeda dengan Bank Indonesia (BI). Di mana harus diisi oleh individu yang tepat. Industri yang diawasi oleh OJK sekarang merupakan urat nadi perekonomian nasional.

"Ini kan satu institusi yang penting, memang seharusnya diisi oleh orang yang sangat paham di bidangnya," paparnya.

Enny menyarankan agar Pansel yang diketuai oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati lebih selektif dalam seleksi tahap kedua. Ada kriteria khusus agar calon DK OJK yang lulus nantinya berkualitas.

Para calon yang sudah lulus seleksi akan mengikuti tahap selanjutnya, yaitu penilaian masukan dari masyarakat, rekam jejak dan makalah. Keputusan pansel bersifat final, mengikat dan tidak dapat diganggu gugat.

"Pansel seharusnya mulai menentukan kriteria untuk tahapan selanjutnya," tegas Enny. (mkj/hns)