Pemerintah Optimalkan Sukuk Global dan Perbanyak SPN

Jakarta - Penerbitan SUN (Surat Utang Negara) tinggal sisa Rp 16 triliun lagi di tahun ini, pemerintah akan mengoptimalkan penerbitan sukuk global dan memperbanyak Surat Perbendaharaan Negara (SPN).

Hal tersebut disampaikan Dirjen Pengelolaan Utang Depkeu Rahmat Waluyanto dalam jumpa pers di kantornya, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Senin (15/9/2008).

Dengan adanya penurunan defisit dari 2.1% dari PDB menjadi 1,7% dari PDB atau dari Rp sekitar Rp 94 triliun menjadi Rp 78,1 triliun yang menyebabkan kebutuhan pembiayaan lewat SUN berkurang Rp 15 triliun.

"Target bruto penerbitan SUN kita di tahun ini rencananya Rp 158 triliun, sampai saat ini sudah terealisasi Rp 126 triliun jadi masih sisa Rp 31 triliun. Tapi karena ada pengurangan Rp 15 triliun, maka sisa sampai akhir tahun untuk penerbitan SUN tinggal Rp 16 triliun," paparnya.

Rahmat mengatakan, untuk target penerbitan SUN netto sendiri sampai saat ini targetnya sudah dipenuhi semua.

"Karena tadinya target SUN netto Rp 117,8 triliun direvisi menjadi Rp 102,8 triliun karena ada pengurangan Rp 15 triliun," ujarnya.

Gambarannya saat ini dalam 2,5 bulan ke depan pemerintah masih akan tetap menjalankan jadwal lelang SUN yang frekuensinya masih sekitar 6 kali.

"Tapi kan masih ada global sukuk, yang secara konservatif masih ada underlying asset sebesar Rp 12 triliun yang bisa terserap, sehingga dengan kebutuhan tinggal Rp 16 triliun maka untuk dalam negeri hanya tinggal menyerap Rp 4 triliun lagi," tuturnya.

Oleh karena itu dalam setiap lelang SUN dalam negeri, Rahmat mengatakan pemerintah akan mengurangi target indikatifnya.

"Kalau rata-rata target indikatifnya Rp 3 triliun, akan kita turunkan di bawah itu. Nah hal ini akan menimbulkan price tension dan diharapkan harga SUN akan menjadi lebih bagus," katanya.

Selain itu pemerintah akan lebih agresif dalam menerbitkan SPN (Surat Perbendaharaan Negara) dalam lelang-lelang SUN yang dilakukan.

Kebijakan ini dilakukan agar likuiditas pasar terus berkembang dengan penerbitan instrumen surat utang berjangka pendek ini.

"Dalam lelang-lelang nanti kita akan kombinasikan penerbitan SPN, jadi pemerintah akan agresif menerbitkan SPN karena kita ingin agar pasar uang berkembang," katanya.

Rahmat juga menjelaskan penerbitan SPN secara agresif dilakukan untuk mengantisipasi krisis likuiditas seperti yang terjadi saat ini. "Jadi kita ingin agar likuiditas terjaga," ujarnya.

"Sudah ada pemahaman yang sama dengan Bank Indonesia untuk menggunakan SPN sebagai instrumen moneter," tambahnya.
  (dnl/ddn)