Penerbitan SUN untuk APBN Tak Bisa Diandalkan Lagi

Jakarta - Krisis sektor keuangan global yang terjadi membuat pemerintah sulit untuk bergantung pada penerbitan SUN (Surat Utang Negara) sebagai pembiayaan defisit anggaran untuk tahun 2009.

Demikian disampaikan oleh Deputi Bappenas Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan Bambang Widianto ketika ditemui di kantornya, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Rabu (8/10/2008).

"Karena kondisi likuiditas saat ini ketat, kita tidak bisa mengandalkan SUN karena biayanya (bunga) pasti lebih mahal. Jadi kita cari sumber lain di luar pasar, seperti kembali pada pinjaman bilateral atau multilateral dan perjalanan Menteri Keuangan ke Dubai juga salah satu dari antisipasi untuk pembiayaan bilateral dari Timur Tengah," tuturnya.

Dikatakannya untuk 2009 dalam RAPBN harus ada perubahan komposisi pembiayaan dengan mengurangi eksposur dari SUN. Saat ini komposisi kepemilikan SUN oleh asing 19%, perbankan 50%, dana pensiun 6%, asuransi 11% dan lain-lain 14%.

"Tahun 2009, SUN yang akan diterbitkan rencananya adalah Rp 145 triliun sesuai kesepakatan dengan DPR, ini sangat berat dengan kondisi likuiditas yang ketat dan harus diubah," jelasnya.

Sementara mengenai penghentian lelang SUN sampai akhir 2008 yang dilakukan pemerintah, Bambang memahami karena memang kebutuhan pembiayaan defisit lewat SUN sudah tidak perlu.

"Apalagi defisit di 2008 hampir pasti 1,3% atau senilai Rp 60 triliun, jadi SUN sudah tidak perlu lagi," ujarnya.

Bambang menuturkan pemerintah memperkirakan kondisi likuiditas ketat ini akan terasa sampai 2 tahun ke depan. "Jadi masih akan terasa di 2009. Perkiraan kita 2 tahun, 1 tahun itu untuk menata kembali likuiditasnya tapi kita harap lebih cepat. Kalau untuk 2008 aman karena pemasukkan kita tinggi," paparnya.

Suspensi BEI

Sementara mengenai suspensi perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI), Bambang mengatakan dirinya berharap suspensi ini tidak berjalan lama.

"Kondisi suspensi saham BEI ini karena uang yang keluar parah sekali , dan saham anjlok karena likuiditas mengering, tapi mudah-mudahan sebentar saja, jangan lama-lama karena bisa membuat orang panik," katanya.

Dengan kondisi saham di BEI yang terus anjlok, Bambang mengatakan untuk ke depan pemerintah hanya bisa berharap investasi masuk melalui FDI (Foreign Direct Investment). "Investasi pasar modal sudah tidak bisa diharapkan lagi," ujarnya.

(dnl/lih)