Susun Kebijakan Krisis, RI Nguping Negara Lain Dulu

Jakarta - Pemerintah minta semua pihak tidak terburu-terburu menghakimi langkah dan kebijakan mengamankan ekonomi nasional dari dampak krisis global. Semua keputusan yang diambil adalah terbaik dan sesuai bagi Indonesia.

Demikian disampaikan Presiden SBY dalam pembukaan sidang kabinet paripurna di Kantor Sekretariat Negara, Jl. Majapahit, Jakarta, Rabu (15/10/2008).

"Dalam keadaan begini jangan cepat katakan ini baik, ini buruk. Setelah keadaan tenang barulah kita lihat secara utuh apakah ini baik baik grand strategy pembangunan kita," kata SBY.

Di dalam proses pengambilan setiap kebijakan fiskal, pemerintah juga memperhatikan apa yang ditempuh negera-negara lain dalam mengatasi krisis. Begitu pula dengan jajaran BI dalam mengambil kebijakan moneter.

Langkah antisipasi yang ditempuh oleh negara-negara tetangga itu tidak lalu serta merta diterapkan di Indonesia. Tapi disesuaikan dengan kondisi dan prioritas kebutuhan di dalam negeri.

"Kita nguping negara lain apa yang dilakukannya, kita pilih yang paling baik. Seperti billout, membeli equty, deposit guarantee, dan lain-lainnya. Percayalah apa yang kita tempuh ini adalah yang pas bagi kita," sambung SBY.

Cara yang ditempuh pemerintah kini adalah pelajaran dari krisis moneter 1998 yang proses pemulihannya amat panjang. Ketika pihak-pihak yang seharusnya bersinergi justru malah mengambil langkah menyelamatkan diri masing-masing.

"Pada 1998 lalu banyak kebijakan yang berbuntut panjang. Mari kita cerdas, jangan kita mengulangi kesalahan masa lalu," ujar presiden.

Peserta sidang kabinet paripurna kali ini tidak hanya anggota kabinet Indonesia Bersatu dan pimpian lembaga negara. Sidang juga diikuti para gubernur, sejumlah pimpinan BUMN dan pengusaha nasional.

Likuiditas Masih Ketat

Sementara Ketua Komite Tetap Fiskal dan Moneter Kadin Indonesia Bambang Soesatyo mengatakan, konsolidasi atau penguatan sektor perbankan di AS dan Eropa memang mencatat banyak kemajuan dan berhasil membangun sentimen positif di pasar uang maupun bursa saham.

Namun, likuiditas masih sangat ketat di pasar uang global. Karena itu, pelonggaran likuiditas di dalam negeri, baik rupiah maupun valas, harus dilakukan dengan sangat hati-hati.

"Bank Indonesia hendaknya tetap menjaga cadangan devisa dalam jumlah yang aman," ujarnya kepada detikFinance.

Dikatakannya BI memang perlu merespon desakan dari berbagai kalangan untuk melonggarkan likuiditas. Namun pelonggaran itu harus terukur, terutama pelonggaran likuiditas valas.

"Menurut catatan, cadangan devisa sudah terkuras sekitar US$ 3 miliar lebih dari jumlah US$ 60-an miliar sebelum gejolak pasar uang. Sebagian dari jumlah itu digunakan untuk mengintervensi pasar," tuturnya.

Karena itu Bambang mengatakan untuk mengamankan jumlah cadangan devisa, harus ada upaya membebaskan pasar uang kita dari spekulasi. Gejolak lanjutan di pasar uang global masih terbuka, setelah The Fed dan bank sentral lain di Eropa menguras sebagian cadangan devisa mereka untuk menyuntik likuiditas bank-bank di dua kawasan itu.

"Setelah AS menguras US$ 700 miliar cadangan devisanya, giliran Uni Eropa memompa likuiditas perbankannya dengan jumlah yang masif yaitu US$ 3,023 triliun," katanya.

Pada waktunya nanti, bank-bank penerima dana talangan itu akan mengembalikan bantuan likuiditas itu ke bank sentral masing-masing untuk mengguatkan lagi cadangan devisa.

"Mereka tentu akan mengerahkan fund manager mereka mencari untung di pasar uang. Dengan asumsi ini, mereka berupaya menyedot devisa dari negara lain melalui pasar uang," jelasnya.

Itulah sebabnya dikatakan Bambang, kita boleh gegabah dalam melonggarkan likuiditas. Apalagi, indonesia akan kesulitan menambah devisa, karena volume ekpor beragam komoditas kita akan menurun tajam, sejalan dengan terganggunya lalu lintas pembayaran dan menurunnya permintaan. "Intinya, pelonggaran likuiditas jangan dipaksakan, jika tidak relevan situasi eksternal," imbuhnya.





(qom/qom)