SUN Dipangkas Rp 48,75 Triliun

Jakarta - Penerbitan SUN neto di 2009 untuk pembiayaan defisit akhirnya disetujui diturunkan sebesar Rp 48,75 triliun menjadi Rp 54,719 triliun dari kesepakatan awal yang sebesar Rp 103,47 triliun, ini sejalan dengan penurunan defisit menjadi 1% dari PDB atau Rp 52,73 triliun.

Wakil Panitia Anggaran DPR Suharso Monoarfa mengatakan kondisi krisis keuangan global saat ini yang berimbas pada perekonomian Indonesia menjadi pertimbangan diturunkannya pembiayaan dalam negeri.

Namun pembiayaan dari penjualan aset PPA (Perusahaan Pengelola Aset) ditambah cukup besar menjadi Rp 2,565 triliun guna membantu menutup defisit anggaran 2009.

"Bila dalam pelaksanaan APBN 2009 pasar keuangan tidak dapat menyerap rencana penerbitan SUN tersebut atau biaya penerbitan SUN menjadi mahal, maka pemerintah dapat menggunakan alternatif pembiayaan yang berasal dari pinjaman bilateral dan multilateral (stand by loan) dengan mengupayakan biaya yang paling efisien," tutur Suharso.

Sementara itu Menteri Keuangan sekaligus Menko Perekonomian Sri Mulyani menyambut baik pemotongan SUN ini.

"Pemerintah menyadari bahwa situasi krisis global masih akan berjalan dan akan terus paling tidak sampai semester I-2008, oleh karena itu pemerintah telah melakukan langkah-langkah antisipasi dalam menyikapi situasi krisis global yang akan mempengaruhi minat investor dalam membeli SBN," tuturnya.

Pemotongan jumlah SUN neto ini dikatakan Sri Mulyani memberikan sinyal positif kepada pasar bahwa pemerintah dan DPR sadar akan situasi yang terjadi. "Selain itu kalau pemerintah terlalu banyak menerbitkan SUN, maka akan berkompetisi dengan swasta dalam memperebutkan likuiditas yang saat ini ketat. Lalu stand by loan memberi ruang bagi kami untuk memilih pembiayaan yang paling minim risikonya, sehingga beri keleluasaan," ujarnya.

Selain itu, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Depkeu Anggito Abimanyu mengatakan pemerintah juga berencana untuk menerbitkan sukuk berbasis proyek di 2009, tapi penggunaannya bukan untuk pembiayaan defisit melainkan untuk anggaran proyek Departemen seperti PU. "Besarannya masih kita bahas nanti," imbuhnya.

(dnl/ddn)