.webp)
Untuk itulah pemerintah mengeluarkan Perpu Jaring Pengaman Sistem Keuangan agar pengambilan keputusan bisa langsung diambil begitu bau krisis di depan mata. Perpu ini juga untuk mencegah mandeknya pengambilan keputusan pada 1 dekade lalu yang akhirnya mengakibatkan krisis moneter berkepanjangan.
Hal tersebut disampaikan Ketua FSSK (Forum Stabilitas Sistem Keuangan) Raden Pardede di Kantor Menko Perekonomian, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Kamis (16/10/2008).
"Jadi pengambilan keputusan cepat sehingga bisa mengurangi cost. Kalau anda lihat pengambilan keputusan di AS yang lama, nah kita tidak ingin seperti itu, kita mencegah apa yang terjadi pada 1997/1998 dimana lama pengambilan keputusan. Nah dengan aturan yang jelas ini, kita harapkan bisa kita lakukan dengan cepat," tuturnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kita mengharapkan dengan adanya kelengkapan sekarang, ke JPSK kalau keadaan benar-benar ada ancaman krisis. Tapi di kondisi krisis 1 hari harus sudah ada keputusan karena keadaannya sudah mendesak," tuturnya.
Raden mengatakan dalam menghadapi kondisi global yang terjadi akhir-akhir ini pemerintah dan Bank Indonesia terus melakukan koordinasi sehingga berbagai kebijakan bisa dikeluarkan dengan cepat.
Gubernur BI Boediono menambahkan JPSK ini merupakan suatu landasan hukum dan sudah dipersiapkan sejak lama. Aturan JPSK sebaiknya dalam bentuk perpu karena diperlukan langkah yang cepat untuk mencegah krisis keuangan melanda Indonesia.
"Urgent sebagai landasan yang diperlukan untuk antisipasi kalau apapun sebab sekarang ini apapun bisa terjadi, di negara sekuat Amerika pun bisa terjadi, jadi lebih baik kita siapkan perangkat saja," ujarnya.
Boediono mengatakan keyakinannya terhadap perbankan Indonesia yang masih tahan terhadap krisis. "Perbankan kita sementara ini masih cukup solid," ujarnya.
(dnl/ddn)
