Program KUR Terlilit Banyak Masalah

Jakarta - Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) diakui pemerintah banyak mengalami kendala. Diantaranya mengenai kebijakan perbankan terkait likuiditas perbankan, lembaga penjamin yang belum maksimal dan lain-lain.

"Ini problem besar yang bisa kita selesaikan secara bersama, program KUR masih banyak masalah, tapi tidak bisa dibilang tidak bisa jalan," ujar Menko Kesra Aburizal Bakrie di rakornas Kadin di Hotel Sahid, Jakarta, Selasa (21/10/2008).

Pada tahun depan pemerintah akan menambahkan Rp 1 triliun dana KUR. Namun ia memperkirakan tingkat gearing ratio-nya akan turun dari 10 kali hanya menjadi 6 kali saja terkait kondisi perbankan saat ini.

"Maka SPU (Jamkrindo) dan Askrindo hanya bisa menjamin Rp 6 triliun gearing ratio-nya hanya 6 kali," ucapnya.

Bahkan dari sisi perbankan, sekarang perbankan sudah melakukan kajian terutama setelah ada kebijakan BI mengenai masalah aktiva tetap risiko dari 100% menjadi 30%.

"Artinya mereka mengurangi permodalan itu, kalau dikasih pinjaman Rp 100 juta, maka modalnya dikurangi Rp 60 juta," jelasnya. Untuk ia mengharapkan agar BI menetapkan pada posisi semula yaitu di 100%.

Ia menambahkan dari sisi struktur permodalan lembaga penjaminan baik itu Askrindo maupun Jamkrindo, saat ini menurutnya masih negatif.

"Dari dana kredit KUR yang cair Rp 10,9 triliun mayoritas itu di BRI, tanpa jaminan dan SPU (Jamkrindo) dan Askrindo itu tidak ada, jadi bolong. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa," ucapnya.

Mengenai bunga KUR, saat ini pemerintah belum terpikirkan untuk mengubahnya namun diakuinya  sudah banyak bank mengusulkaan untuk menaikkannya.

"Bank-bank mengusulkan skema bunga 16% maksimum itu nggak cukup. Tapi saya rasa masih cukup, saya belum bisa menyetujui tapi bisa mengerti," kilahnya beralasan.
(hen/ddn)