Penerbitan Sukuk Tidak Jadi Prioritas

Jakarta - Penerbitan surat berharga syariah negara (sukuk) masih belum menjadi prioritas pemerintah. Meski pun demikian penerbitan sukuk ini bisa dilakukan pada waktu yang tepat.

Hal tersebut disampaikan Menkeu Sri Mulyani di Gedung Depkeu, Jalan Wahidin Raya, Jakarta, Kamis (30/10/2008) malam.

"Kalau untuk penerbitan sukuk kita akan open pada posibilitas tapi itu tidak prioritas pada hari ini," ujarnya.

Namun Sri Mulyani tidak menjelaskan sukuk mana yang penerbitannya tidak menjadi prioritas. Sebelumnya pemerintah sudah menerbitkan sukuk untuk pasar domestik beberapa waktu lalu, namun untuk sukuk global pemerintah belum menerbitkan berhubung situasi keuangan global yang masih volatile.

Menkeu menambahkan dalam penerbitan sukuk pemerintah akan melihat risiko secara matang sebelum memutuskan untuk menerbitkan sukuk.

"Apakah kita akan menjual dari sisi timing atau size-nya dengan risiko yang dihadapi. Semuanya akan kami lakukan," ujarnya.

Sementara itu mengenai rencana pembelian kembali obligasi pemerintah (buy back) oleh Bank Indonesia (BI) Gubernur BI Boediono mengatakan dana buy back diambil dari dana anggaran kebijakan moneter.

"Itu dana untuk operasi moneter,itu dana dari anggaran kebijakan moneter," ujarnya.

BI akan bekerja sama dengan Depkeu dalam melakukan buy back. "Jadi kita sinkronkan upaya kita menjaga jangan sampai SUN itu harganya turun dengan harga yang tidak wajar," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengumumkan 10 langkah mengantisipasi krisis keuangan. Salah satunya pemerintah dan BI diminta melakukan buy back SUN di pasar sekunder untuk menjaga harga SUN di pasar. Buy back akan dilakukan secara bertahap dalam jumlah yang terukur.
(ddn/ir)