Kadin Sayangkan Penahanan BI Rate

Jakarta - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) selaku wadah bagi pengusaha sektor riil menyayangkan otoritas moneter Bank Indonesia (BI) yang belum juga menurunkan tingkat BI Rate di angka 9,5%.

Hal ini dikatakan oleh Ketua Umum Kadin MS Hidayat saat dihubungi detikFinance, Kamis (6/11/2008).

Menurut Hidayat saat ini BI masih berkonsentrasi terhadap pelemahan rupiah terhadap dolar AS sehingga keputusan tidak menurunkan atau menaikan ditempuh oleh BI.

"Saya kira BI masih punya perhitungan dengan nilai tukar, namun ketakutan terhadap inflasi saat ini tidak relevan, karena produksi  sudah turun dan demand pun turun," jelasnya.

Ia juga menambahkan bahwa langkah BI saat ini yang masih mempertahankan BI Rate sebagai langkah yang cukup berseberangan dengan kebijakan banyak negara yang mulai menurunkan patokan suku bunga.

"Saya sih agak menyayangkan, menurunkan BI Rate saat ini penting meski hanya  25 bps," ujarnya.

Bahkan dengan tegas, Hidayat meminta pemerintah untuk segera menandatangani kebijakan blanket guarantee (penjaminan penuh dana nasabah di perbankan), sehingga diharapkan akan menurunkan tingkat suku bunga perbankan nasional.

Keputusan BI yang mempertahankan BI rate di level 9,5 persen itu juga dinilai strategi moneter yang sia-sia, bahkan kontraproduktif.

Alasannya, suku bunga BI Rate sekarang mulai mengurangi ketahanan ekonomi nasional, bahkan melumpuhkan sektor riil dan UMKM.
 
"Sia-sia karena BI Rate yang tinggi saat ini belum efektif untuk menarik dana asing (hot money) ke pasar uang dalam negeri, kendati spread-nya dengan Fed Fund Rate selebar 8,5 persen," ujar Bambang Soesatyo, Ketua Komite Tetap Fiskal dan Moneter Kadin Indonesia dalam pesan singkat.

Saat ini bank atau lembaga keuangan asing di negara industri, terutama AS dan Eropa, masih melakukan konsolidasi dan memperkuat likuiditas masing-masing.

"Untuk keperluan itu, mereka justru masih terus menyedot likuiditas dari emerging market dengan melepas investasi mereka pada surat utang negara," ujarnya.

Sebagai instrumen peredam laju inflasi, BI Rate yang 9,5 persen itu dinilai terlalu tinggi, karena tekanan terhadap laju inflasi bulan-bulan mendatang tidak sekuat bulan Agustus dan september 2008. "Apalagi, imported inflation pun jauh berkurang," ujarnya.

Bambang menilai, makin sulit bagi dunia usaha memahami arah kebijakan pemerintah dan otoritas moneter dalam menjaga ketahanan ekonomi nasional.

Banyak negara mengikuti tren global penurunan suku bunga, guna mendinamisasi gerak dunia usaha agar ketahanan ekonomi masing-masing makin mumpuni. "BI malah melawan arus, dengan akibat lumpuhnya sektor riil dan UMKM," ujarnya.
 
Di tengah ketidakpastian seperti saat ini, Kadin mendesak pemerintah dan otoritas moneter lebih percaya diri, konsisten membangun kemandirian yang bertumpu pada potensi kekuatan pasar dalam negeri. (hen/ddn)