Penjaminan Penuh Sebuah Langkah Mundur, Tapi Penting

Jakarta - Pemerintah harus segera menerapkan kebijakan full blanket guarantee untuk dana deposito nasabah di perbankan. Kebijakan tersebut memang sebuah langkah mundur, namun penting untuk saat ini.

Kepala Ekonom BNI Tony Prasetiantono mengatakan kebijakan penjaminan penuh dana deposito ini bisa mengurangi kepanikan masyarakat kepada perbankan di dalam negeri, sehingga tidak ada peralihan dana dari bank kecil ke bank besar, atau dari bank dalam negeri ke bank di luar negeri.

"Menurut saya yang dilakukan pemerintah adalah blanket guarantee. Ya memang ini seperti tahun 1998, itu lankah mundur. Tapi tidak ada pilihan, blanket guarantee bisa kurangi kepanikan. Sehingga orang tidak mencabut dananya dari satu bank ke bank lain," katanya.

Tony mengatakan dengan hanya penjaminan Rp 2 miliar saja, saat ini mulai terlihat adanya perpindahan dana dari bank kecil ke bank-bank BUMN.

"Bank kecil yang kasihan, beralih ke bank besar atau BUMN. Sebenarnya bank BUMN dapat kelimpahan dana itu dengan penjaminan Rp 2 miliar karena nasabah menilai bank BUMN tidak bisa bangkrut. Jadi kalah kliring salah satu sebabnya itu," tuturnya usai acara Perbanas di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta, Kamis (13/11/2008).

Kalau pemerintah tidak segera menerapkan blanket guarantee dan terjadi peralihan dana di perbankan maka akan menggerus aset perbankan dalam negeri.

"Kan aset bank kecil lari ke bank besar, aset bank besar lari ke luar negeri. Aset pasti turun, pengaruhnya DPK bisa merosot. Sejauh ini DPK sudah tidak tumbuh, stagnan. Jadi kalau DPK merosot, aset merosot, maka bank kolaps," jelasnya.

Kebijakan blanket guarantee bisa membantu likuiditas perbankan juga saat ini, sehingga mengurangi terjadinya kalah kliring.

"Kalau DPK bank kecil merosot, akan terjadi kalah kliring. Jadi kalah kliring karena peristiwa orang pindahkan dana ke bank besar, takutnya ini sistemik atau menular," ujarnya.

(dnl/qom)