Pemerintad Didesak Terapkan Blanket Guarantee

Jakarta - Desakan kepada pemerintah untuk segera menerapkan kebijakan blanket guarantee (kebijakan penuh atas dana nasabah di perbankan) semakin deras. Di tengah kondisi ketatnya likuiditas yang dikhawatirkan akan mengganggu perbankan, blanket guarantee sepertinya menjadi jalan keluar yang baik.

Anggota Komisi XI DPR RI Dradjad H. Wibowo mengatakan pemerintah harus segera menerapkan kebijakan blanket guarantee karena saat ini perbankan Indonesia dinilai tidak seaman perbankan di negara-negara lain yang sudah menjamin penuh dana nasabahnya di perbankan.

"Suka atau tidak suka, walaupun terasa kurang adil, pemerintah memang harus terapkan blanket guarantee. Karena secara komparatif perbankan Indonesia jadi terlihat tidak seaman perbankan pada negara-negara yang sudah menerapkan. Padahal sebenarnya sudah banyak penguatan sistem di perbankan kita. Tapi ini persoalan komparasi. Dalam masa krisis satu negara akan semakin dikomparasi dengan negara sekitarnya," tuturnya dalam pesan singkat kepada detikFinance, Sabtu (15/11/2008).

Dradjad menegaskan, jika pemerintah tidak segera menerapkan kebijakan blanket guarantee atau peemrintha terlambat, maka dana nasabah pada perbankan di dalam negeri akan keluar menuju bank tetangga seperti Singapura dimana pemerintahnya telah menerapkan blanket guarantee. "Jika tidak diterapkan, akan terjadi flight to safety dari dana-dana nasabah besar di Indonesia. Ini membuat bank-bank kecil kehilangan dana ke bank besar. Sementara bank-bank domestik kehilangan dana ke bank Singapura," jelasnya.

Disadari Dradjad, kemungkinan yang menjadi pertimbangan pemerintah tidak segera menerapkan kebijakan ini adalah karena dikhawatirkan akan munculnya moral hazard. "Tapi BI (Bank Indonesia) dan pemerintah harus membangun sistem pengawasan dan pemeriksaan bank yang lebih ketat untuk mencegah moral hazard," katanya.



(dnl/qom)