Perbankan Dimonitor Ketat agar Tidak Kembali Krisis Seperti 1998

Padang - Pemerintah dan Bank Indonesia terus melakukan monitoring secara detail terhadap seluruh sistem perbankan di Indonesia. Langkah itu ditujukan untuk mencegah terulangnya krisis seperti tahun 1998 silam.

Hal tersebut disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati  dalam keterangan pers di Istana Bung Hatta, Bukittinggi, Minggu, (23/11/2008) malam.

"Pemerintah dan bank Indonesia saat ini terus memonitor perbankan dengan sangat detail agar dunia perbankan tidak kembali mengalami krisis seperti 1998. Kita akan menjaga situasi perbankan yang disatu sisi memang dipengaruhi krisis keuangan global, dari sisi psikologi masyarakat maupun dari sisi tekanan terhadap nilai mata uang dan suku bunga," ujarnya

Hal-hal seperti itu, menurut Menkeu, mungkin akan berpengaruh terhadap perbankan dari sisi kemampuan untuk menjaga kreditnya agar tetap lancar dan bisa menghasilkan pendapatan maupun kemampuan mengembalikan pinjaman.

"Setiap bank akan dimonitor komposisi modalnya, jumlah eksposurnya terhadap dunia usaha, terhadap nilai tukar, dan terhadap dampak suku bunga. Kemudian kita melihat dari komposisi aspek maupun dari sisi kewajibannya, apakah bank-bank ini masih mampu. Bila tidak mampu, bagaimana kewajiban dari pemiliknya untuk  bisa memperbaiki atau meningkatkan neraca dari bank itu supaya tetap kuat," katanya.

Selain dunia perbankan, Menkeu juga mengingatkan agar seluruh dunia usaha juga mewaspadai krisis ekonomi global yang dinilai akan memberikan imbas berupa kontraksi ekonomi dunia dan ketidakpastian dari berbagai sentimen ataupun koreksi terhadap nilai-nilai aset. Hal itu diperkirakan akan terjadi 6 sampai 12 bulan ke depan.

Dikatakan, kondisi dunia usaha saat ini berbanding terbalik dibandingkan kondisi 10 bulan lalu dimana harga berbagai komoditas tiba-tiba naik dan pemerintah memberikan subsidi bantuan langsung tunai.

"Sekarang hampir semua harga komoditas turun sehingga menyebabkan penghasilan perusahaan-perusahaan, terutama yang berbasis komoditas juga turun. Dalam kondisi seperti itu, salah satu langkah yang dapat ditempuh pemerintah untuk membantu dunia usaha adalah dengan memberi keringanan pajak," tuturnya.

(yon/qom)