"Seperti yang telah diduga sebelumnya BI hanya menurunkan 25 basis point. Keputusan ini jelas mengecewakan dunia usaha. Sebab sebenarnya saat ini Perekonomian nasional butuh kebijakan fiskal dan moneter yang memiiiki kekuatan stimulus," tutur Ketua Komite Tetap Fiskal dan Moneter Kadin Indonesia Bambang Soesatyo kepada detikFinance, Jumat (5/12/2008).
Dikatakannya, strategi BI rate yang tinggi untuk menarik kembali dana asing (hot money) masuk sistem perbankan terbukti gagal, karena memang tidak relevan dengan pergerakan modal di pasar uang global saat ini.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Bambang, orang saat ini malas dan takut berinvestasi, sementara konsumen atau debitur terancam gagal bayar, misalnya debitur sektor perumahan.
"Jika hanya menururnkan BI rate 25 bps, BI dan Pemerintah memang bertindak setengah-setengah dan serba tanggung dalam merumuskan stimulus ekonomi. Dalam bidang fiskal, pemerintah baru menurunkan harga premium bersubsidi Rp 500 per liter dan insentif pajak Rp 12,5 triliun," katanya.
Tiga langkah ini tersebut menurut Bambang belum memiliki kekuatan untuk menstimulus perekonomian nasioanal.
"Idealnya, BI Rate diturunkan jadi 8,5 persen,Β harga BBM bersubsidi diturunkan sebesar Rp 1.000 per liter-nya dan memberikan kelonggaran pengusaha menunda pembayaran pajaknya," pungkasnya.
(dnl/qom)











































