KPK Pertanyakan Dana Rekapitulasi 4 Bank BUMN

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempertanyakan dana rekapitalisasi 4 perbankan milik pemerintah yang jumlahnya mencapai Rp 400 triliun lebih yang dikucurkan pada masa krisis moneter tahun 1997/1998 lalu.
 
Keempat bank itu adalah Bank BRI, Bank BNI, Bank BTN dan Bank Mandiri. Hingga kini pemerintah masih menyiapkan data-data yang terkait pemeriksaan rekapitalisasi 4 bank BUMN tersebut.
 
"Semua data bisa ditelusuri dan kita menyiapkan semua datanya untuk dilihat untuk kita finalkan semua," kata Sekretaris Meneg BUMN Said Didu saat ditemui di Gedung KPK Usai melakukan pertemuan dengan KPK, Kamis (8/1/2009).

Dikatakannya bahwa bank-bank BUMN pada masa krisis 1998 lalu mendapat dana rekapitalisasi yang statusnya sebagai penyertaan modal negara. Mengingat penyertaan modal negara, maka sudah seharusnya dikelola secara korporasi termasuk dengan transparansi pengelolaan.
 
"Apalagi 4 bank BUMN yang dapat dana rekap itu itu 3 sudah Tbk. Jadi datanya sangat terbuka. Saya pikir tim ini sangat bagus supaya masyarakat tahu semua apa sebenarnya, jangan sampai barang yang harusnya terang benderang seakan-akan masih abu-abu terus," jelas Said Didu.
 
Said menabahkan bahwa mengenai rekapitalisasi ini sudah diaudit oleh auditor Arthur and Anderson khususnya terkait kebutuhan dana rekapitalisasi. Sedangkan, mengenai data-datanya, lanjut Said, bisa ditelusuri di Bank Indonesia.
 
"Mereka yang dulu mengaudit untuk mengetahui berapa kebutuhannya jadi sebenarnya itu kan hasil audit yang ditunjuk IMF waktu itu. Nah kalau datanya dari bank pemerintah kan bisa ditelusuri di BI. Jadi sudahlah semua data akan dibuka kenapa jumlahnya menjadi sekian," jelasnya. (hen/lih)