.webp)
"Semua direksi BUMN nanti akan kita tegaskan supaya transparan kepada BI. Kita tidak tahu yang menentukan jumlahnya dulu sebenarnya adalah hasil audit bukan bank yang menentukan jumlah berapa yang dibutuhkan," seru Sekretaris Menteri Negara BUMN Said Didu, di Gedung KPK Jl Rasuna Said, Jakarta, Kamis (8/1/2009).
Dikatakan Said, meski masalah rekapitulasi dana perbankan telah dilakukan audit mengenai jumlah dananya. Namun untuk kelancaran informasi bagi KPK, pihaknya sebagai pemerintah akan melakukan banyak cara untuk membantu KPK termasuk mendesak sikap para direksi bank-bank BUMN untuk transparan dan menyiapkan data.
Ia pun tidak tahu persis kemungkinan tingkat pelanggaran yang terjadi termasuk pelanggaran hukum atau pelanggaran kebijakan.
"Saya belum tahu, nanti KPK yang telusuri pokoknya kita yang menyiapkan data," jelasnya.
Said mengatakan soal dana rekapitalisasi telah diaudit oleh auditor indendependen yaitu Arthur and Anderson khususnya untuk mengaudit berapa kebutuhan dana setiap bank penerima.
"Jadi sebenarnya itu kan hasil audit yang ditunjuk IMF waktu itu. Nah kalau datanya dari bank pemerintah kan bisa ditelusuri di BI. Jadi sudahlah semua data akan dibuka kenapa jumlahnya menjadi sekian," katanya.
Seperti diketahui 4 bank pemerintah yaitu Bank Mandiri, BRI, BNI, BTN mendapat kucuran dana rekapitalisasi pada masa krisis 1998. Pada saat itu bank-bank tersebut menyatakan mengalami kesulitan likuiditas. Sehingga dilakukan audit untuk dana yang dibutuhkan untuk menyehatkan likuiditasnya.
"Ada juga yang mengembalikan kerena kelebihan," jelas Said.
(hen/qom)
