.webp)
Demikian disampaikan Dirjen Perimbangan Keuangan Mardiasmo ketika ditemui di Hotel Sultan, Jakarta, Kamis (29/1/2009).
"Saya sampaikan bahwa dana BPD yang di SBI sekitar Rp 24 triliun dan di SBN Rp 10 triliun. Jadi sudah mulai ada penurunan atau switching dari SBI ke SBN," ujarnya.
Mardiasmo berharap peralihan dana BPD yang disimpan pada SBI kepada SBN terus berlanjut agar pemerintah juga terbantu dari sisi fiskal.
"Mestinya ada harapan itu ke sana, artinya kita kan instrumennya tidak hanya moneter tapi juga fiscal instrument. Nanti semua ada benefit offer-nya dan kita ingin mencoba moneter dan fiskal itu balance," tuturnya.
Selain itu, mengenai pembenahan kebijakan-kebijakan pajak daerah yang agar mendukung dunia usaha, Mardiasmo mengatakan dalam pembahasan UU PDRD (Pajak Daerah dan Retribusi Daerah), pemerintah coba mengakomodasi keinginan pengusaha agar pajak daerah kondusif bagi dunia usaha.
"Sekarang kan sedang kita bicarakan, itu dibahas dalam UU PDRD sekaligus di situ, sebentar lagi akan keluar UU Pajak Daerah yang baru. Dari pemerintah kan Depdagri dan Depkeu, tapi dibahas dengan DPR. Jadi DIM-nya kita kolaborasi terus. Itu basic-nya, kalau insentif kan sifatnya ad hoc tidak seterusnya," pungkasnya.
Minta BPD Lebih Berperan
Di tengah situasi ekonomi dunia yang guncang dan berdampak pada perekonomian dalam negeri, pemerintah meminta BPD berperan dalam membangun perekonomian daerah. BPD dituntut untuk memperkuat permodalannya sehingga bisa memberikan solusi di tengah situasi ekonomi yang sulit.
"Kita mengadakan lokakarya karena dalam suasana kondisi ekonomi ini tentu bank daerah dituntut berperan serta secara baik. Itulah sebabnya dalam peretmuan hari ini menghadirkan saya dalam kapasitasnya sebagai pembina BPD dan Asbanda (Asosiasi Bank Pembangunan Daerah)," ujar Mendagri Mardianto .
"Yang paling krusial adalah bagaimana penguatan modal bagi bank daerah ini bisa diberikan solusi pada pertemuan ini karena dengan modal ini tentunya akan memberikan keleluasaan kinerja BPD," tambah Mardianto.
Selain penguatan modal, Mendagri meminta agar Bank Indonesia memberikan perhatian kepada BPD dari sisi pembuatan regulasi yang sifatnya mendukung perkembangan bank daerah.
"Penguatan permodalan merupakan suatu sistem yang harus kita rumuskan, sistemnya itu bisa berasal dari dalam kalau memang aturan dari proses penguatan itu tidak cepat mungkin saya bisa memberikan suatu refleksi kepada Pemda masing-masing bagaimana penyertaan modal yang dibenarkan itu karena itu kepentingan daerah," katanya.
"Karena sekarang sudah tidak masanya lagi memelihara aset daerah dalam bentuk barang tidak bergerak itu akan menjadi masalah. Tetapi lebih bagus dalam bentuk penyertaan modal yang bisa digunakan dalam pembangunan daerah," tukasnya.
(dnl/qom)
