Menkeu Laporkan Direksi Bank Indover ke Mabes Polri

Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah melaporkan Direksi Bank Indover ke Mabes Polri terkais masalah pemalsuan dokumen letter of comfort atau jaminan. Mabes Polri akan segera menindaklanjutinya dengan pemanggilan saksi-saksi.

"Ya, utusan menkeu kemarin (3/3/2009) sudah datang membuat laporan kepolisian," ujar Brigjen (Pol) Jose Rizal, Direktur III Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Mabes Polri di kantornya, Jalan Trunojoyo, Jakarta, Rabu (4/3/2009)

Sesuai prosedur, Mabes Polri selanjutnya akan memeriksa saksi-saksi, termasuk pejabat BI yang sebelumnya telah dimintai keterangan.

"Kalau signifikan, nanti kita panggil sebagai saksi. Kemarin kan belum pemanggilan, baru dimintai keterangan. Ini kan masih rimba, kita cari kemana arahnya," kata Jose lagi.

Aslim Tadjudin dan Budi Mulya akan diperiksa? "Belum tahu, kan saya belum liat dokumennya. Tapi yang disebut-sebut menandatangani itu bisa jadi diperiksa," tegasnya.

Ia juga menjelaskan, dokumen yang dipalsukan itu merupakan keterangan yang tidak pernah dibuat oleh pemerintah. Menurut Jose, Bank Indover menarik nasabah-nasabahnya di luar negeri berdasarkan surat yang dipalsukan itu.

"Bank Indover menarik nasabah dari luar negeri dengan menunjukkan surat itu. Langsung lah banyak orang jadi nasabah Indover, karena ada surat ini orang jadi percaya. Indover bilang aman karena ada jaminan pemerintah Indonesia. Padahal pemerintah sendiri bilang enggak, kita nggak menjamin," tegas Jose lagi.

Mabes Polri sejauh ini belum mengetahui siapa yang memalsukan letter of comfort itu. "Kita belum lihat apakah surat itu palsu, bisa saja orang pejabat bank tanda tangan, tapi surat itu palsu. Orang tanda tangan gampangm di-scan juga bisa. Apakah pernyataan itu betul adanya, tapi tidak diakui, kita belum tahu. Ini masih banyak pertanyaan, masih rimba," katanya.

Menkeu sebelumnya telah mengungkapkan mengenai masalah kerugian pemerintah akibat adanya letter of comfort Bank Indover tersebut.

Berdasarkan bahan pertemuan BI dan DPR yang membahas tentang Indover pada 22 Oktober lalu, terungkap bahwa dalam LoC yang ditujukan kepada auditor eksternal Indover, ternyata digunakan dalam salah satu klausul dalam perjanjian sindikasi senilai US$ 117,5 juta dari 9 bank dan US$ 80 juta dari 5 bank. LoC itu menyatakan adanya jaminan dari BI sebagai pemegang saham Indover dan juga pemerintah Indonesia.

Menkeu menambahkan, pemerintah perlu mempertegas posisinya yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan Bank Indover.

(qom/ir)